Petani Tembakau dan Gapero Desak Pemerintah Batalkan Kenaikan Cukai Rokok

user
tomi 13 Oktober 2020, 12:33 WIB
untitled

JAKARTA.KRJOGJA.com--Industri hasil tembakau (IHT), termasuk salah satu industri yang terpukul dan menderita akibat adanya wabah Covid 19. Padahal IHT merupakan salah satu industri strategis yang menggerakan ekonomi masyarakat.

Selain menyerap jutaan tenaga kerja di industri rokok juga tenaga kerja di sektor perkebunan serta sektor turunan lainnya. Karena itu pemerintah harusnya melindungi IHT dengan cara tidak menaikan cukai rokok di tahun 2021 mendatang.

Jika pemerintah tidak menaikan cukai rokok akan menyelamatkan ratusan ribu hingga jutaan tenaga kerja di sektor industri rokok dan perkebunan tembakau. Menyelamatkan IHT nasional merupakan bagian dari menyelamatkan perekonomian nasional agar perekonomian nasional tidak terseret ke jurang rresesi,

Sebaliknya, jjika pemerintah menaikan cukai rokok hanya akan menambah beban industri nasional. Mengingat tahun 2019 lalu pemerintah sebagaimana tertuang dalam PMK (Peraturan Menteri keuangan) No. 152/ 2019 telah menaikan cukai dan harga jual eceran rokok masing-masing sebesar 23 dan 35 perten.

Hal tersebut disampaikan pelaku industri rokok yang tergabung dalam Gabungan Perusahaan Rokok Indonesia (Gapero) dan petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) kepada pers di Jakarta, kemarin.

"Perekonomian kita saat ini sedang mengalami resesi. Sementara di tahun 2021 itu kemungkinan baru masuk masa recovery atau pemulihan ekonomi. Apalagi wabah Covid 19 belum tahu kapan akan berakhir. Karena itu kami meminta tolong kepada pemerintah khususnya Kementrian Keuangan agar jangan membuat regulasi yang melemahkan Industri termasuk industri hasil tembakau," kata pengurus Gapero yang juga Ketua Gapero Surabaya, Sulami Bahar.

Sulami Bahar berharap, di tahun 2021 nanti tidak ada kenaikan tarif cukai,.atau status quo. "Tidak ada kebijakan yang menaikkan tarif cukai rokok," tegasnya.

Sependapat dengan Sulami Bahar, Ketua Gapero Malang, Johni SH secara tegas menyampaikan, IHT merupakan salah satu Industri yang terdampak sekaligus menderita akibat pandemi covid-19. Karena itu pemerintah perlu melindungi IHT, perlu mengurangi penderitaan IHT sekaligus ikut membantu pemulihan ekonominya.

"Pemerintah sudah seharusnya menunda kenaikan cukai rokok dan perlu fokus pada pertumbuhan ekonomi agar perkeonomian nasional kembali normal," tegas Johni SH.

Baik Sulami Bahar maupun Johni SH menyampaikan, kenaikan tarif cukai sebesar 23% yang dilakukan Pemerintah pada tahun 2019 lalu telah membuat produksi dan penjualan rokok menurun. Berakibat pada pembelian hasil panen tembakau dari para petani tembakau nasional juga menurun, sehingga merugikan perekonomian nasional.

Kondisi ini akan semakin parah apabila Pemerintah menaikan kembali cukai rokok di tahun 2021. Padahal saat ini kondisi perekonomi sedang lesu bahkan mengalami resesi.

"Kenaikan cukai rokok di tahun 2021 dapat dikatakan kebijakan yang tidak pada pemulihan ekonomi dan dapat menggerus industri yang ada. Padahal industri yang ada ini membantu pemulihan ekonomi nasional," kata Sulami Bahar.

Karena itu, lanjut Johni SH, pihak Gapero maupun IHT tetap mengusulkan kepada Pemerintah agar tidak menaikan tarif cukai untuk tahun 2021. "Pemerintah tetap harus melindungi IHT dengan cara tidak mengeluarjan regulasi baru yang dapat memberatkan IHT,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Pengurus APTI (asosiasi petani tembakau Indonesia) juga mendesak Pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan menaikan tarif cukai di tahun 2021 mendatang. Alasannya, setiap kali pemerintah menaikan tarif cukai rokok, bukan hanya mengurangi jumlah penjualan rokok, tapi juga mengurangi produksi rokok itu sendiri.

"Setiap kali pemerintah menaikan tarif cukai, berimbas lagi pada penurunan produksi rokok. Penurunan produksi rokok, berimbas pada penurunan jumlah pembelian produk tembakau petani, dan ini berarti petani tembakau semakin menderita.Karena itu, kami meminta kepada Pemerintah khususnya Menteri keuangan Sri Mulyani agar tidak menaikan cukai rokok," Ketua APTI Nusa Tenggara Barat, Sahmihudin.

Ditambahkan Sahmihudin, setiap 1% kenaikan tarif cukai yang dikeluarkan Pemerintah, berakibat ribuan tenaga kerja di sektor perkebunan tembakau kehilangan jam kerja alias kehilangan mata pencahariannya. Dalam kondisi ekonomi yang sangat susah saat ini akibat wabah covid-19 serta kenaikan tarif cukai tahun 2019 lalu, apabila Pemerintah kembali menaikan tarif cukai di tahun 2021, maka akan membuat perekonomian semakin sulit. Berimbas semakin menderitanya masyarakat petani tembakau di seluruh Indonesia.

Pengurus APTI Jawa Barat Suryana meminta kepada pimpinan DPR RI agar ikut memperhatikan kesejahteraan petani tembakau dan buruh industri rokok. Salah satu caranya adalah dengan menolak rencana menteri keuangan yang akan menaikan kenaikan cukai rokok di tahun 2021.

Jika menteri keuangan tetap ngotot menaikan cukai rokok di tahun 2021, hal ini berisiko akan terjadi pengurangan pegawai pabrik rokok dan pengurangan pembelian hasil tanen embakau nasional. Itu berarti mempersulit rencana pemerintah melakukan perbaikan dan pertumbuhan ekonomi.

"Ketua dan anggota Komisi IV juga ketua dan anggota Komisi XI DPR RI agar meminta menteri keuangan untuk tidak menaikan cukai rokok di tahun 2021. Kenaikan cukai rokok bukan hanya merugikan buruh atau karyawan pabrik rokok atau pengelola pabarik rokok melainkan juga mematikan merugikan petani tembakau," kata Suryana. (Imd).

Credits

Bagikan