YOGYA, KRJOGJA.com - Terjadinya pandemi Covid-19 mendorong pemerintah mempercepat reformasi fundamental di sektor kesehatan. Orientasi pada pencegahan penyakit dan pola hidup sehat harus diutamakan. Kemenperin terus berupaya mewujudkan industri obat dan alat kesehatan bisa menjadi sektor yang mandiri di dalam negeri. Artinya, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat domestik sehingga secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk impor.

Kemandirian industri obat dan alat kesehatan perlu ditopang dengan pendalaman struktur manufakturnya, mulai dari sektor hulu, menengah hingga hilir. Guna mendukung kemandirian sektor ini, telah diterbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN Produk Farmasi.

Pandemi Covid-19 yang sedang dihadapi bangsa Indonesia tidak hanya mengancam kesehatan tapi juga berdampak pada perekonomian nasional. Dampak ekonomi yang ditimbulkan Covid-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi melambat sehingga daya serap tenaga kerja di industri berkurang dan meningkatnya pengangguran serta kemiskinan. Bappenas memperkirakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2020 mencapai 8,1% hingga 9,2% dan angka pengangguran diperkirakan naik 4 hingga 5,5 juta orang.

Guna menjaga kinerja sektor industri, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian berkomitmen memberikan dukungan atau insentif yang dibutuhkan. Salah satu bentuk dukungan yang telah diberikan agar dunia usaha bisa beroperasi di tengah pandemi adalah penerbitan Izin Operasional Mobilitas dan Kegiatan Industri (IOMKI) sesuai Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 7 tahun 2020 tentang ijin operasional pabrik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19. Dengan penerbitan IOMKI, diharapkan dapat membantu perekonomian Indonesia agar tidak terpuruk terlalu dalam.

Pada akhir Agustus, nilai Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia berada di level 50,8 atau menandakan sedang ekspansif karena melampaui ambang netral (50,0). Nilai PMI ini merupakan level tertinggi sejak bulan Mei dan menunjukkan geliat industri manufaktur di tengah tekanan pandemi Covid 19. Capaian positif pada PMI ini juga menunjukkan bahwa langkah pemerintah dalam melakukan mitigasi di sektor industri manufaktur saat pandemi Covid-19 sudah sesuai.

Pada periode Januari-Juli 2020, sektor industri berkontribusi sebesar 79,94% terhadap total ekspor nasional sebesar USD 90,11 Miliar. Untuk total impor Indonesia periode Januari-Juli 2020 tercatat sebesar USD 81,37 Miliar mencakup komponen bahan baku atau penolong, barang modal dan barang konsumsi yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan industri. Capaian-capaian positif tersebut harus terus dijaga dan ditingkatkan kinerjanya.

Sementara itu, untuk mendorong pertumbuhan industri nasional, terdapat 3 pilar utama yang harus menjadi perhatian, yaitu investasi, teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dari ketiga komponen tersebut, potensi besar Indonesia adalah ketersediaan SDM karena seiring momentum bonus demografi yang sedang dinikmati hingga tahun 2030.

“SDM yang kompeten dan profesional akan menjadi kunci keberhasilan dari sebuah organisasi. Sesuai arahan Bapak Presiden bahwa pembangunan nasional saat ini difokuskan pada pembangunan SDM yang berkualitas, sehingga perlu dilakukan berbagai program pendidikan dan pelatihan vokasi secara lebih masif,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat membuka diklat 3-in-1 serentak di 7 Balai Diklat Industri (BDI) secara virtual, Kamis (10/9/2020).

Agus menjelaskan era revolusi industri 4.0 yang saat ini telah kita alami, membuka kesempatan bagi SDM di berbagai sektor industri untuk memiliki keahlian yang sesuai perkembangan teknologi. “Untuk itu, diperlukan adanya pembekalan keterampilan dasar, peningkatan keterampilan (up-skilling) atau pembaruan keterampilan (reskilling) bagi para tenaga kerja yang didasarkan pada kebutuhan dunia industri saat ini,” paparnya.

Kementerian Perindustrian terus mengupayakan pengembangan SDM yang kompeten sesuai kebutuhan sektor industri saat ini. Karena, SDM berperan penting dalam mendukung aktivitas industri agar bisa lebih produktif, inovatif dan kompetitif. Sehubungan hal tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian menyelenggarakan Pelatihan 3-in-1 (Pelatihan, Sertifikasi Kompetensi dan Penempatan Kerja) sebagai wujud nyata peran serta pemerintah dalam usaha untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan kompetensi SDM agar siap bersaing.

Saat ini, pelaksanaan pelatihan 3-in-1 dihadapkan pada masa transisi menuju adaptasi kebiasaan baru. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana agar kita tetap produktif untuk menjalankan aktivitas namun tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19. “Pelaksanaan diklat pada hari ini bisa dibilang spesial karena dilaksanakan secara serentak atau bersamaan oleh tujuh Balai Diklat Industri pada masa adaptasi kebiasaan baru dan diikuti dari berbagai sektor industri dari berbagai wilayah di Indonesia. Pelaksanaan diklat diharapkan mengurangi dampak pengangguran yang diakibatkan pandemi Covid-19 di masa new normal ini,” terang Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin Eko SA Cahyanto di Jakarta, Kamis (10/9/2020).

“Dalam melaksanakan diklat ini para perusahaan industri atau mitra industri telah memiliki Izin Operasional Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) serta persyaratan lainnya yang sudah ditentukan. Selain mempunyai ijin dan persyaratan pelaksanaan, diklat ini juga diwajibkan menerapkan protokol kesehatan baik dalam pelaksanaan diklat maupun di luar diklat dan dipantau secara kontinyu hingga berakhirnya pelaksanaan pelatihan," imbuhnya.

Masih menurut Eko, pelatihan 3-in-1 saat ini diikuti 1475 orang peserta dengan berbagai jenis pelatihan, terdiri dari BDI Medan 210 orang untuk pelatihan operator mesin dan peralatan produksi pabrik kelapa sawit. BDI Padang 220 orang untuk pelatihan pembuatan hiasan busana dengan alat jahit tangan dan batik tulis. BDI Jakarta 300 orang untuk pelatihan operator garmen.

BDI Yogyakarta 230 orang untuk pelatihan jahit upper alas kaki, assembling alas kaki dan pengoperasian mesin jahit karung jumbo plastik. BDI Surabaya 250 orang untuk pelatihan operator garmen dan supervisor tekstil dan produk tekstil. BDI Denpasar 150 orang untuk pelatihan animasi. BDI Makassar 115 orang untuk pelatihan desain kemasan produk pangan dan aneka olahan berbasis cokelat.

“Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan serta sikap kerja calon tenaga kerja yang akan bekerja ataupun berwirausaha dan menyiapkan tenaga kerja tersertifikasi yang kompeten dan memiliki daya saing," sebut Eko.

Balai Diklat Industri (BDI) Yogyakarta sendiri berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan SDM industri terampil dengan spesialisasi industri plastik, logam, kerajinan, dan alas kaki. Kegiatan diklat 3-in-1 telah dirintis sejak 2016 dan terus dilakukan hingga saat ini.

Selain itu, saat ini BDI Yogyakarta juga sedang mendampingi tenant untuk membuat produk inovasi melalui program inkubator bisnis. BDI Yogyakarta berkolaborasi dengan PT Stechoq dan PT YPTI sebagai mentor untuk mengembangkan produk-produk kesehatan. Produk-produk tersebut antara lain masker industri, faceshield, UV sterilizer, dan komponen ventilator yang seluruhnya buatan Indonesia.

Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan menumbuhkan wirausaha baru yang dapat memenuhi kebutuhan APD dari Indonesia, serta mampu mengurangi jumlah impor. (Sal)