Sistem Pembayaran Bakal Terintegrasi, Transportasi Massal RI Menuju Era Baru

user
tomi 16 Juli 2020, 06:36 WIB
untitled

JAKARTA, KRJOGJA.com - Layanan transportasi umum di Jabodetabek akan semakin terpadu dengan segera diintegrasikannya sistem pembayaran antar moda transportasi.

PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) bersama PT Transportasi Jakarta (TJ), PT MRT Jakarta (MRTJ) dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menandatangani perjanjian pemegang saham perusahaan patungan yang akan mengelola Sistem Integrasi Pembayaran Antar Moda Transportasi di Jabodetabek. Perusahaan patungan ini diberi nama PT JakLingko.

Penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wirjoatmodjo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertempat di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta hari ini. PT MITJ merupakan perusahaan gabungan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN dan PT MRT Jakarta (Perseroda) yang berada di bawah naungan Pemprov DKI, bertugas untuk mengelola stasiun terpadu di Ibu Kota.

Kini, PT MITJ memperluas cakupannya dengan mengelola sistem pembayaran yang terpadu antar moda transportasi di Jabodetabek. Di PT Jaklingko, PT MITJ memiliki saham sebesar 40%, sedangkan tiga BUMD DKI Jakarta, yakni PT MRTJ, PT TJ, dan Jakpro masing-masing memiliki saham sebesar 20%.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyambut baik adanya kerja sama sistem integrasi pembayaran antar moda transportasi yang merupakan kelanjutan dari peresmian penataan stasiun terpadu di empat lokasi di DKI Jakarta yang dilakukan bulan lalu.

"Transportasi massal di Indonesia akan menuju era baru, dengan pelayanan yang lebih terpadu. Melalui inovasi-inovasi yang dilakukan, diharapkan semakin mempermudah masyarakat untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari menggunakan transportasi massal seperti KRL, MRT, LRT, BRT dan ke depan bisa terintegrasi juga dengan angkutan lainnya seperti taksi, Ojek Online, dan angkutan sewa khusus," ujar dia, Rabu (15/7/2020).

Sebagaimana arahan Presiden RI yang disampaikan dalam Rapat Terbatas bulan Januari 2019, Jabodetabek harus memiliki transportasi massal yang terintegrasi untuk mendorong masyarakat lebih banyak menggunakan angkutan umum.

Hal itu perlu dilakukan untuk mengurangi tingkat kemacetan yang menimbulkan dampak kerugian baik dari aspek materil Rp65 triliun setiap tahunnya akibat kemacetan di Jabodetabek maupun dari aspek lingkungan seperti polusi udara dan sebagainya.

"Apa yang dilaksanakan di Jabodetabek ini bisa menjadi contoh di kota-kota lain di Indonesia yang memiliki karakteristik yang sama, sehingga pelayanan transportasi massal akan semakin meningkat dan mendorong masyarakat untuk menggunakannya dalam rangka mengurangi tingkat kemacetan di kota-kota besar sebagaimana harapan dari pak Presiden Jokowi dan tentunya harapan masyarakat," jelas dia.

Ke depan stasiun integrasi 2 semacam ini akan semakin diperbanyak dan ditingkatkan. "Termasuk menjajaki impelementasi sistem integrasi pembayaran," tandas dia. (*)

Credits

Bagikan