JAKARTA, KRJOGJA.com - Proses transformasi asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari konsorsium asuransi TKI ke BPJS Ketenagaekrjaan terus dimatangkan dengan harapan mampu meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi TKI yang bekerja di luar negeri.

“Memang kita sedang transformasikan asuransi itu ke skema jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan. Ini sedang terus dimatangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, dan seluruh kementerian lembaga terkait dan juga stake holder untuk mendapatkan formulasi terbaik perlindungan bagi para TKI kita,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri usai mengikuti Halal Bi Halal Keluarga Besar BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa (11/07/2017).

Hanif menjelaskan beberapa alasan transformasi ini, pertama, BPJS Ketenagakerjaan adalah badan negara yang mendapatkan mandar untuk melaksanakan universal coverage jaminan sosial. Jadi seluruh, bukan hanya pekerja, tapi seluruh warga. Kedua,  sesuai rekomendasi KPK yang menyarankan  agar skema asuransi TKI dikelola BPJS dengan skema single risk management.

“Kemudian kita melakukan kajian untuk kemungkinan bisa diselenggarakan jaminan sosial untuk para TKI kita ini,” ujar Hanif. Untuk itu, lanjutnya, pemerintah terus mendorong BPJS Ketenagakerjaan agar program-programnya bisa memberikan manfaat kepada masyarakat secara optimal. Baik dari segi perluasan kepesertaan yang saat ini terus dikembangkan hingga pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), maupun dari aspek inovasi manfaat program jaminan sosial itu sendiri. (Ful)