JAKARTA, KRJOGJA.com - Deputi Bidang Penelitian pada Penelitian dan Pelatihan  Ekonomika Bisnis Universitas Gadjah Mada (P2EB UGM) Artidiatun Adsi Ph.d  mengatakan berdasarkan hasil survei rokok ilegal yang dilakukan P2EB UGM di 426 Kota/Kabupaten di Indonesia terdapat penurunan presentase rokok ilegal di tahun 2018, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dia memaparkan pada tahun 2018 tingkat peredaran rokok ilegal secara nasional turun menjadi 7,04 persen  dibandingkan di tahun 2016 sebesar12,14 persen. Adapun tipe pelanggaran masih didominasi oleh rokok polos atau rokok yang tidak dilekati pita cukai sekitar 52,6 persen dari total rokok ilegal, dilanjutkan rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai salah peruntukan, rokok dengan pita bekas, dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi.

Dijelaskan, pelanggaran  menjadi 7,04 persen tersebut  itu artinya  dari 100 bungkus rokok terdapat 7,04 bungkus rokok yang melanggar. Angka ini menurun dari tahun 2016 yang mencapai 12,14 persen. Adapun kerugian negara akibat dari industri  rokok ilegal ini mencapai Rp 909,4 miliar hingga Rp 982,2 miliar per tahun.

"Memang industri rokok ilegal ini menurun dari tahun 2016 yang mencapai 12,14 persen dan pada tahun 2018 ini hanya 7,04 persen. Akibatnya kerugian negara akibat dari industri  rokok ilegal ini mencapai Rp 909,4 miliar hingga Rp 982,2 miliar per tahun,” katanya.

Artidiatun menjelaskan survei dilakukan dengan mengumpulkan bungkus bekas rokok (empty packs) seperti yang dilakukan di negara-negara maju akan memberikan hasil yang sangat underestimated (di bawah angka yang sesungguhnya),  serta data survei di Indonesia tidak mencakup respon responden yang memungkinkan dilakukan estimasi secara tidak langsung.

"Metode survei yang lebih tepat dilakukan di Indonesia adalah pengambilan sampel bungkus rokok dengan cara membeli langsung rokok di tempat-tempat penjualan).  Pembelian sampel rokok dilakukan di 73 kabupaten/kota dengan komposisi l7 kabupaten/kota merupakan kategori tingkat konsumsi rokok tinggi, 38 kabupaten/kota dengan kategori tingkat konsumsi menengah, dan 18 kabupaten/kota dengan tingkat konsumsi rendah." (Lmg)