Cukai Tembakau Naik, Potensi Kontribusi Hilang Rp 200 T

user
tomi 24 September 2019, 13:42 WIB
untitled

JAKARTA, KRJOGJA.com - Sekjen Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok, (GAPPRI), Willem Petrus Riwu mengatakan, kebijakan kenaikan tarif cukai sebesar 25 persen  dan harga juar eceran (HJE) sebesar 35 persen yang berlaku pada 1 Januari 2020 berpotensi akan kehilangan kontribusi dari industri hasil tembakau sebesar Rp 200 triliun.

Pasalnya bila kebijakan tersebut diberlakukan, maka 454 pabrik rokok kecil dan menengah akan tutup dan 6 juta orang pekerja akan kehilangan lapangan pekerjaan.

“IHT merupakan industri yang strategis, yang memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan Negara sebesar 10 persen dari APBN atau sebesar Rp.200 triliun (cukai, Pajak Rokok daerah, dan PPN).  Kalau kebijakan tersebut diberlakukan maka akan terjadi penutupan pabrik hingga 454 dan akan membuat sekitar 6 juta dari 7,1 juta pekerja  IHT yang meliputi petani, buruh, pedagang eceran, dan industri yang terkait kehilangan pekerjaannya. Pertanyaannya, kalau mau mematikan industri ini apakah sudah ada penggantinya? Apakah benar jika pabrikan rokok dalam negeri tidak beroperasi maka kesehatan masyarakat dan polusi udara lebih baik secara signifikan,” kata Sekjen Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok, (GAPPRI), Willem Petrus Riwu, di Jakarta, Senin (23/9).

Selama ini, pemerintah menaikkan cukai rata-ratanya sekitar 10 persen, kecuali tahun 2020. Dengan adanya keputusan pemerintah yang menaikkan rata-rata cukai 23 persen dan HJE 35 persen yang sangat eksesif, tentu akan menyebabkan dampak negatif untuk industri. Saat ini, kondisi usaha IHT masih mengalami tren negatif (turun 1-3 persen dalam tiga tahun terakhir, data AC Nielsen, produksi semester I tahun 2019 turun 8,6 persen.

Dengan naiknya cukai 23 persen dan HJE 35 persen diperkirakan akan terjadi penurunan volume produksi sebesar 15 persen  di tahun 2020. Akibatnya akan terganggunya ekosistem pasar rokok, penyerapan tembakau dan cengkeh akan menurun sampai 30 persen. Rasionalisasi karyawan di pabrik, dan maraknya rokok illegal yang dalam dua tahun ini sudah menurun. .

GAPPRI kecewa karena rencana kenaikan besaran cukai dan HJE yang sangat tinggi tersebut tidak pernah dikomunikasikan dengan pabrikan.

Sementara target penerimaan cukai dalam RAPBN 2020, naik sebesar 9,5 persen atau sekitar  Rp.173 triliun sedangkan usulan GAPPRI maksimal sebesar angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Ketua DPP PKB Bidang Ketenagakerjaan Dita Indah Sari, meminta agar pemerintah mengurangi besaran cukai rokok agar beban petani tembakau tidak berat dan bisa tetap hidup.

IHT, dalam kalkulasi Dita, menyerap lebih dari 150.000 buruh dan 60.000 karyawan. Di luar jumlah tadi, saat ini ada sekitar 2,3 petani tembakau dan 1,6 juta petani cengkeh yang menggantungkan hidupnya dari industri rokok.

DPP PKB juga menuntut pemerintah mengatur ulang tata niaga penjualan tembakau dengan meniadakan broker, tengkulak, dan pemburu rente sehingga petani lebih sejahtera.

Menurut Dita, jika alasan pemerintah menaikkan tarif cukai dan HJE adalah mengurangi jumlah perokok, harus ditempuh cara lain untuk mencapai tujuan tersebut.

 "Jika tujuannya mengurangi jumlah perokok, lakukan kampanye. Jangan dengan cara membunuh industrinya," kata Dita.

Kenaikan tarif cukai yang terlalu tinggi juga akan membuka peluang maraknya rokok ilegal.

Sementara itu, Dr. Bayu Kharisma mengatakan, keputusan pemerintah menaikkan cukai hingga 23 persen dan Harga Jual Eceran 35 persen yang akan mulai tahun 2020 berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal.

Dampaknya adalah jumlah industri yang legal memproduksi rokok akan menurun karena berat untuk membeli pita cukai. Dengan begitu kemungkinan besar perusahaan-perusahaan, khususnya yang menengah ke bawah pun akan membeli rokok tanpa pita cukai. 

Akibatnya rokok yang dijual menjadi rokok illegal, dimana diprediksi bahwa rokok ilegal lebih terpusat di daerah-daerah, dan menyasar konsumen yang menengah ke bawah.

Berdasarkan fakta sembilan tahun terakhir, konsumsi rokok tiap tahunnya hanya dua kali mengalami penurunan, yaitu di tahun 2012 dan 2016. Saat harga cukai tembakau naik mencapai 16 persen dan 14 persen, dimana pada saat tarif cukai naik signifikan pada 2012 sebesar mencapai 16 persen, sedangkan volume penjualan rokok turun -5,6 persen menjadi 302,5 miliar batang dari sebelumnya 320,3 miliar batang. Sementara itu, pada tahun 2016, saat cukai naik 14 persen volume penjualan hanya turun 1,37 persen menjadi 316 miliar batang, dibandingkan tahun 2015 sebanyak 320,4 miliar batang.

Selanjutnya di tahun-tahun lainnya, kenaikan cukai tidak berdampak pada penurunan volume penjualan. Secara rata-rata volume penjualan sembilan tahun terakhir naik, dimana ketika cukai naik sebesar 11 persen dan 10 persen di tahun 2017 dan 2018.

Dengan demikian, jika melihat data atau fakta-fata yang sebelumnya pada tahun 2012 menunjukkan bahwa ketika pemerintah menaikan tarif cukai sebesar 14-16 persen maka volume penjualan rokok turun signifikan, sedangkan pada saat terjadi kenaikan 10-11 persen tingkat penjualan masih menghasilkan hasil yang positif.

“Oleh karena itu, menurut saya bahwa kenaikan cukai rokok sampai 23 persen sangat tinggi dan diprediksi akan menurunkan penjualan rokok dan berdampak luas kepada hal lainnya seperti pengangguran, inflasi termasuk rokok ilegal yang disebabkan oleh menurunnya tingkat volume penjualan ini. Oleh karena itu, berkaca fakta sebelumnya (tahun 2012 dan 2016) maka kenaikan cukai rokok yang optimal sekitar 10-12 persen dan kenaikan harga eceran berkisar di bawah 15 persen. “ tegasnya.(Lmg)


Kredit

Bagikan