Akselerasi Syariah Indonesia Perlu Dukungan Pegiat Digital

user
tomi 24 Mei 2018, 10:07 WIB
untitled

JAKARTA, KRJOGJA.com  – Kinerja industri keuangan berbasis syariah di Indonesia tahun ini cukup banyak mendapatkan sorotan dari berbagai lembaga pemerintah maupun swasta. Salah satunya berangkat dari penetapan Peta Jalan Pengembangan Keuangan Syariah 2017 – 2019 yang disusun oleh pemerintahan Presiden Jokowi.

Gagasan utama dari Peta Jalan ini cukup ambisius, yakni untuk memberikan ruang tumbuh untuk industri jasa keuangan Syariah Indonesia agar mampu berkontribusi bagi ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan. Visi besarnya adalah, sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar, Indonesia bisa menjadi pusat keuangan syariah dunia.

Sayangnya, gaung layanan keuangan syariah masih belum jauh terdengar khususnya di daerah-daerah luar ibukota dan Pulau Jawa. Pemerintah kemudian menjadikan Peta Jalan tadi sebagai milestone salah satunya untuk membuka akses yang lebih luas bagi  terhadap produk dan layanan keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.


Pemerhati ekonomi syariah Dima Djani menilai, perbedaan utama terletak pada produk dan target pasar. Arah produk syariah Indonesia berorientasi pada sektor ritel seperti fashion dan makanan. Sedangkan di negara seperti Arab Saudi, Iran dan Malaysia sudah mulai merambah ke banyak sektor seperti keuangan dan investasi, serta pariwisata.

"Ada tiga hal yang memperlambat penetrasi inklusi dan literasi keuangan syariah di Indonesia jika dibandingkan dengan Malaysia. Pertama, komitmen pemerintah untuk mendukung industri keuangan syariah. Malaysia telah menetapkan kebijakan penempatan dana BUMN dan dana haji di perbankan syariah sejak lama," ungkapnya.

Sementara Indonesia, kata Dima dana kelolaan masih terfokus di perbankan konvensional. Namun, sudah mulai ada pergerakan dari pemerintah saat ini dengan membangun KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah) dan dukungan atas terbentuknya beragam lembaga syariah lain seperti antaranya Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), dan Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (ASBISINDO).

Kedua, produk dan layanan yang variatif dengan tata kelola liberal. Industri jasa keuangan di Malaysia memiliki varian produk yang luas mulai dari jasa keuangan sampai pasar modal yang dikelola secara liberal, artinya layanan ini terbuka bagi komunitas manapun tanpa memandang latar belakang beragama. Sementara di Indonesia, industri keuangan syariah masih kental dengan afiliasinya terhadap komunitas muslim dan sebagai pilihan alternatif bagi kelas masyarakat tertentu saja.

"Padahal, produk-produk keuangan syariah telah banyak dikenalkan oleh perbankan di negara dengan populasi muslim minoritas seperti Inggris. Di tahun 2014, terdapat 20 bank di Inggris yang menawarkan produk syariah, dan terdapat 49 produk sukuk atau obligasi syariah," tandasnya.

Ketiga, adaptasi teknologi untuk membuka akses informasi. Teknologi yang bergerak cepat merupakan peluang untuk mengemas produk dan layanan menjadi sebuah kebutuhan yang relevan bagi target pasar. Hal yang sama dilakukan oleh perusahaan fintech di Malaysia yang kini banyak bermunculan dengan fokus bisnis syariah.

"Pemerintah lagi-lagi memegang wewenang yang cukup kuat disini. Regulasi disusun untuk mempermudah fintech syariah bermunculan. Fintech dan perbankan syariah di Malaysia saling koeksis dan membentuk Islamic fintech hub yang solid di negara ini. Dampaknya, jangkauan ke masyarakat makin luas, penetrasi produk dan layanan syariah semakin tinggi," (*)

Kredit

Bagikan