JAKARTA, KRJOGJA.com - Pemerintah tengah menggodok subsidi untuk pembiayaan agar usaha mikro kecil (UMK) dapat memiliki sertifikat halal tanpa dibebankan biaya. Upaya ini sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman memiliki sertifikat halal.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan untuk mendukung skema pembiayaan pemerintah akan mensubsidi seluruh proses sertifikasi halal bagi para usaha mikro kecil (UMK).

Adapun yang paling memungkinkan pemerintah akan menggunakan dana APBN untuk menambal seluruh kebutuhan para UMK.

"Iya salah satu kalau untuk yang mikro itu opsinya salah satunya APBN," kata Airlangga, Kamis (9/1/2020) malam.

Untuk sementara waktu, pemerintah masih memperhitungkan tarif dari proses sertifikasi tersebut. Nantinya pemerintah juga akan melibatkan Badan Penyelengga Jaminan Produk Halal untuk mendukung implementasi ini.

"Jadi yang penting prosedurnya itu nanti akan jelas, waktunya jelas, biayanya juga jelas. Tujuannya itu saja," tandas dia.(*)