Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Butuh Tambahan Dana Rp 3,2 Triliun

user
Tomi Sujatmiko 29 September 2022, 00:11 WIB
untitled

Krjogja.com - JAKARTA - Pembengkakan biaya (coat overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) masih jadi perhatian. Terbaru, dibutuhkan dana sekitar Rp 3,2 triliun untuk menambal biaya tersebut.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung masih dalam proses audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut rencana, biaya ini akan ditambal lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pinjaman.

"Jadi cost overrun kan kita sedang audit BPKP, kita minggu depan ada rapat komite, ya kita biayailah ada dari PMN yang melalui perpres sama dari pinjaman juga, kita sedang skema-kan," ujarnya saat ditemui di Sarinah, Rabu (28/9/2022).

Menurut catatan Liputan6.com, pembengkakan biaya sementara berada di angka USD 1,176 miliar. Namun, pria yang akrab disapa Tiko ini menyebut kalau angka pembengkakan masih belum final.

Maka, melalui pertemuan di pekan depan itu akan menghasilkan angka yang dibutuhkan. "Ada exercise. Kedua, sedang kita bahas minggu depan harusnya kita keluar dengan angka excercise, baru ktia ajukan PMN untuk 2022 ini," ungkapnya.

Untuk diketahui, PMN akan disuntik ke PT KAI (Persero) sebagai pelaksana proyek tersebut. Ini jadi porsi yang harus dipenuhi KAI dalam upaya penambalan proyek KCJB. Angkanya, disebut sebesar Rp 3,2 triliun. "Kebutuhan PMN dari pemerintah mungkin sekitar Rp 3,2 (triliun) kurang lebih," ungkapnya.

Tiko menerangkan, pembengkakan biaya itu tidak ditanggung sendiri oleh KAI. Ini merupakan porsi patungan dengan perusahaan China.

"Kan memang ini bagaimanapun juga project itu kan ada ekuitas dan ada loan. Loan-nya dari China, tapi ekuitasnya pemerintah melalui KAI, KAI nambah. Jadi bukan berarti kita giliran bantu, itu kewajiban kita sebagai pemegang saham KAI, karena memang KAI harus setor, engga ada project yang engga ada ekuitasnya, kan enggak mungkin," terangnya.

"Jadi porsi ekuitas 25 persen itu memang kita PMN, tadinya memang tidak PMN, tadinya pakai uang WIKA (Wijaya Karya) dan KAI, karena covid KAI juga bermasalah, kita perkuat KAI-nya," pungkas Tiko. (*)

Kredit

Bagikan