Krjogja.com - YOGYA - Kinerja APBN DIY menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan dan tumbuh positif sampai 30 November 2022. Dari sisi penerimaan negara, realisasi pendapatan dan hibah Rp7,4 triliun atau 98,74 persen dari yang ditargetkan. Sedangkan dari sisi pengeluaran negara, realisasi belanja negara mencapai Rp19,39 triliun atau 86,5 persen target APBN.

"Pendapatan dan hibah tumbuh cukup signifikan 16,04 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan terbesar disumbang penerimaan perpajakan mencapai Rp1.023,89 miliar, sedangkan kenaikan PNBP sebesar Rp2,52 miliar," ujar Kepala Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY Arvi Risnawati dikantornya, Rabu (21/12).

Arvi menyatakan realisasi belanja negara di DIY terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp9,78triliun atau 79,36 persen dari target APBN dan TKDD Rp9,6 triliun atau 95,22 persen. Realisasi belanja K/L terkontraksi 1,25 persen (yoy), terdiri realisasi Belanja Pegawai Rp4,07 triliun, Belanja Barang Rp3,21 triliun, Belanja Modal Rp2,48 triliun dan Belanja Bantuan Sosial Rp17,81 miliar.

"Penyaluran TKDD di wilayah DIY sampai mencapai 95,22 persen dari alokasi dan terkontraksi 3,43 persen (yoy). TKDD terdiri dari transfer ke daerah yang mencakup Dana Perimbangan Rp7,6 triliun, Dana Insentif Daerah Rp250,33 miliar, Dana Keistimewaan Rp1,32 triliun, dan Dana Desa sebesar Rp438,41 miliar.," tuturnya.

Realisasi Belanja PC-PEN di DIY sebesar Rp2,92 triliun yang didominasi Cluster Perlindungan Masyarakat mencapai 56,81%. Penopang utama realisasi Cluster Perlindungan Masyarakat Rp1,66 triliun. Rinciannya yaitu Cluster Penanganan Kesehatan Rp612,12 miliar, Cluster Perlindungan Masyarakat Rp1,66 triliun (PKH, Sembako,BSU,BLT Desa,BLT Migor,BLT BBM), Cluster Penguatan Pemulihan Ekonomi Rp650,97 miliar.

"Pemerintah juga memberikan dukungan dalam bentuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Realisasi penyaluran KUR mencapai Rp6,76 triliun untuk 139.275 debitur dengan penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Sleman Rp2 triliun bagi 35.982 debitur. Sedangkan penyaluran UMi mencapai Rp.44,51 miliar bagi 11.983 debitur, dengan penyaluran tertinggi Kabupaten Bantul sebesar Rp.14,86 miliar bagi 3.897 debitur," tutur Arvi.

Menurutnya, belanja yang berkualitas perlu dilakukan pada belanja yang benar-benar diperlukan dan bukan hanya pada belanja yang diinginkan. Tingkat penyerapan belanja pemerintah dan ketepatan pencapaian output merupakan hal yang penting agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari belanja yang dilakukan pemerintah.

"Kebijakan penebalan perlindungan sosial yang dilaksanakan pemerintah merupakan shock absorber mengatasi dampak inflasi terhadap masyarakat. Harapannya masyarakat tetap dapat mempertahankan daya belinya serta menyelamatkan belanja rumah tangga sehingga perekonomian dapat terus tumbuh dan berjalan," pungkas Arvi. (Ira)