Krjogja.com - JAKARTA - Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) naik sebesar 25 bps menjadi 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,50%.

Keputusan kenaikan suku bunga yang lebih terukur ini berdasarkan Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 18-19 Januari 2023. Hal ini merupakan langkah lanjutan untuk secara front loaded, pre-emptive, dan forward looking memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan.

"BI meyakini kenaikan BI7DRR sebesar 225 bps sejak Agustus 2022 hingga menjadi 5,75% ini memadai untuk memastikan inflasi inti tetap berada dalam kisaran 3,0±1% pada semester I 2023 dan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada semester II 2023," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangan tertulis, Minggu (22/1/2023).

Perry menyampaikan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation) diperkuat dengan operasi moneter valas, termasuk implementasi instrumen berupa term deposit (TD) valas dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) sesuai mekanisme pasar. Sehubungan dengan itu, BI terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi.

" BI berupaya memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang dan stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi. Melanjutkan penjualan/pembelian SBN di pasar sekunder guna memperkuat transmisi kenaikan BI7DRR.dan mengimplementasikan instrumen operasi moneter (OM) valas," paparnya.

Berikutnya, melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK), memperkuat kebijakan sistem pembayaran Pemerintah Domestik sesuai timeline dan melanjutkan perluasan implementasi QRIS melalui strategi 45 juta pengguna dan 1 miliar volume transaksi pada 2023 . Selain itu, BI memperkuat kerja sama internasional dan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk menyukseskan Keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan.

" Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis juga terus diperkuat melalui TPIP dan TPID di berbagai daerah. Sinergi kebijakan BI dengan kebijakan sektor Pemerintah dan KSSK terus diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan, mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha khususnya pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspor, serta meningkatkan ekonomi dan keuangan inklusif dan hijau," ungkap Perry. (Ira)