Soal Kesejahteraan DIY, Dorong Upaya Penciptaan Lapangan Kerja Baru

user
Danar W 24 Januari 2023, 12:10 WIB
untitled

Krjogja.com - YOGYA - Bank Indonesia (BI) DIY telah melakukan asesmen guna meningkatkan kesejahteraan DIY. Hasil asesmen yang perlu dilakukan antara lain berupaya terus menciptakan lapangan kerja baru sampai mengawal optimalisasi penggunaan dana desa, agar memiliki multiplier yang besar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami sangat mendukung kesuksesan DIY dalam menjaga keberlangsungan proyek strategis nasional maupun proyek strategis daerah. Proyek strategis yang berlanjut sampai dengan 2025 perlu terus dikawal, agar dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar/lokal,” ujar Kepala Perwakilan BI DIY Budiharto Setyawan di Yogyakarta, Selasa (24/1/2023).

Budiharto menuturkan dana desa apabila dimanfaatkan secara swakelola dan padat karya, diharapkan mampu menggerakkan ekonomi desa. Dengan demikian diharapkan dapat mempercepat proses penurunan kesenjangan antara desa dan kota di DIY yang massif cukup lebar.

“Kami sangat mengapresiasi upaya DIY dalam meningkatkan upah minimum provinsi (UMP) 2023, sehingga tidak lagi menjadi yang terendah di Indonesia.Kenaikan UMP ini penting terutama mengurangi gap pendapatan penduduk DIY dengan penduduk pendatang, sehingga diharapkan dapat memperbaiki gini ratio,” terangnya.

Baca Juga: DIY Jadi Provinsi Termiskin di Jawa, Kok Bisa?

Selanjutnya, Budiharto menyatakan pihaknya terus memberikan perhatian serius terhadap isu sosial yang berkembang di masyarakat. BI DIY sangat mendukung upaya Pemda DIY maupun Pemerintah Kota dan Kabupaten yang menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama, dalam mengantisipasi potensi konflik antar kelompok.

“Kami turut mengapresiasi respons cepat dari Pemda dalam mengatasi isu sosial yang berkembang, sehingga tidak merusak citra positif DIY,” tambahnya.

Beberapa hal penting dari hasil asesmen yang dapat disampaikan yaitu mayoritas masyarakat di DIY telah memiliki pekerjaan yang menghasilkan pendapatan serta walaupun mayoritas telah memiliki pekerjaan, namun secara statistik kemiskinan DIY dianggap masih tinggi.

“Kemiskinan di DIY mencapai 11,49% menduduki peringkat ke-12 provinsi dengan kemiskinan tertinggi di Indonesia. Hal ini disebabkan dua hal yakni, pola konsumsi masyarakat DIY cenderung sederhana, dan metode pengukuran statistik belum sepenuhnya bisa menggambarkan purchasing power parity masyarakat DIY yang sebenarnya,” ungkap Budiharto.

Baca Juga: DIY Punya Karakteristik Tersendiri, Kemiskinan Jadi Anomali

Selain itu, Budiharto menyebut pola konsumsi masyarakat DIY cenderung unik, yang relatif berbeda dibandingkan daerah lain. Mayoritas masyarakat DIY memiliki budaya yang kuat dalam menabung dibandingkan dengan konsumsi yang tercermin dari tingkat simpanan masyarakat di bank yang selalu lebih tinggi dibandingkan tingkat kredit.

“Kondisi demikian terus menjadi problem secara statistik, karena penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.Dengan demikian, semakin rendah pengeluaran penduduk maka akan semakin dekat dengan kemiskinan,” jelasnya.

Sementara itu, kesenjangan pendapatan yang didekati dengan pengeluaran penduduk lokal dengan penduduk pendatang sangat tinggi.Kesenjangan pengeluaran ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan di DIY menjadi tinggi. Hal tersebut tercermin dari tingkat gini ratio DIY yang mencapai 0,459 pada September 2022, tertinggi se-Indonesia. (Ira)

Kredit

Bagikan