Krjogja.com - JAKARTA - Transisi energi yang tengah dilakukan Indonesia menjadi salah satu upaya menjaga ketahanan energi dan mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia. Dalam perhelatan Presidensi G20 tahun lalu, Pemerintah juga telah menghasilkan sejumlah kerja sama pembiayaan dan investasi di sektor energi.

Hal ini terlihat dari kerja sama Partnership for Global Infrastructure and Investment, Asia Zero Emission Community (AZEC), Just Energy Transition Partnership (JETP), dan Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact.

“Transisi energi menjadi upaya sekaligus komitmen Pemerintah untuk mengantisipasi krisis energi ke depan, dan Pemerintah telah meningkatkan bauran sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen di tahun 2025, hingga 31 persen di tahun 2030,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual dari Kantor Kemenko Perekonomian dikutip Selasa (24/1/2023).

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan di sektor energi, salah satunya biodiesel B35 yang akan diimplementasikan di bulan Februari nanti.

Hingga pertengahan tahun 2022, tercatat kapasitas pembangkit listrik EBT telah mencapai 2.576 megawatt, atau meningkat sekitar 5 persen per tahunnya dalam lima tahun terakhir. Upaya tersebut masih perlu diakselerasi bersamaan dengan upaya lain dalam transisi energi, seperti transisi PLTU menjadi PLT non-fosil.

Banyaknya danau dan laut di Indonesia juga menjadi keuntungan Indonesia dalam transisi energi berbasis hydro karena cost pembebasan lahan di danau dan laut jauh lebih murah daripada membebaskan lahan di daratan. “Transisi kita yang paling immediate itu adalah penguatan teknologi,” tegas Menko Airlangga.