Memahami Hak dan Alur Ekonomis dalam “Musisi & Hak Cipta: Opo To Hak-mu Ki?”

Editor: Ary B Prass

HAK cipta adalah masalah klasik di nusantara. Jejaknya masih cukup hangat, dari geger Orion dan Dardanella yang memperebutkan nama ‘Miss Riboet’ tahun 1930an hingga pedangdut Mansyur S yang kesulitan bayar listrik karena persoalan royalti. Peralihan media rekam, dari fisik (piringan hitam, kaset, CD) ke digital yang sangat cepat mewariskan banyak masalah, terutama informasi dan edukasi terkait hak cipta dan royalti yang belum banyak diketahui.

Dari titik yang kurang lebih sama, diskusi bertajuk “Musisi & Hak Cipta: Opo To Hak-mu Ki?” di Syini Kopi Kamis (10/6) malam. Diskusi yang digelar kawan-kawan pegiat musik Yogyakarta itu menghadirkan Meidi Ferialdi, Ketua Harian Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan Bimas Tranggono selaku Ketua Prakarsa Antar Music Publishing Indonesia. Diskusi sendiri dihadiri puluhan musisi, wartawan, pegiat seni, peneliti, dan masyarakat yang tertarik terkait isu hak cipta.

Bimas misalnya, di awal langsung menjawab pertanyaan tentang apa saja hak yang harus disadari para pencipta musik. Menurutnya, ada dua aspek yang harus disadari musisi. Pertama hak individu terkait, lisensi, izin, dan royalti. Kedua, hak pencipta berupa hak individual (izin langsung ke pencipta, produser, pelaku pertunjukkan) dan hak yang menurut UU harus membayar royalti musik didistrubusikan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

“Hak kedua ini, yaitu pihak segala sesuatu yang membutuhkan dukungan lagu, enggak usah izin pencipta tapi mereka harus membayar royalti ke LMKI,” papar Bimas.

BERITA REKOMENDASI