Bisa Digunakan Tanggulangi Covid-19, Danais Fokus untuk Bantu Seniman

Beny mengungkapkan angka-angka tersebut tengah dikumpulkan guna dialokasikan bagi penanggulangan Covid-19 di DIY dengan melalui refokusing APBD karena danais adalah bagian dari APBD. Jika angkanya sudah muncul maka akan segera dilakukan verifikasi, meningat serapan danais termin I lebih dari 80 persen maka Pemda DIY mempunyai hak meminta transfer tahap kedua.

“Begitu terjadi wabah Covid-19, kami punya kewajiban untuk mengusulkan perubahan danais salah satunya guna penanggulangannya di DIY. Danais 2020 iti untuk refokusing, danais 2021 untuk menahan dan danais 2022 untuk pemberdayaan masyarakat, usulan dari wilayah serta perhatikan aspek-aspek yang berkesinambungan,” paparnya.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY untuk menggeser ataupun mengalihkan potensi danais tersebut guna membantu sekitar 3.704 seniman dan budayawan di DIY yang terdampak Covid-19. Prinsipnya calon penerima bantuan ini tidak boleh dobel dari satu sumber sehingga tetap akan dicocokkan.

“Alokasi bantuan dari danais besaranya sama sebesar Rp 600 ribu bagi kebutuhan minimal. Agar calon penerima tidak dobel maka data dicek dari NIK dan KK oleh leading sector Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY,” pungkas Beny.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji mengungkapkan, berkaitan dengan adanya pandemi Covid-19 ini, Pemda telah melakukan redesain program dan kegiatan pada tahun anggaran 2020. Termasuk di dalamnya Dana Keistimewaan (Danais), untuk pencegahan dan penanganan pandemi. Dengan begitu pandemi Covid-l9 akan selesai pada tahun 2020. Sehingga pada tahun 2021 pemerintah bisa fokus untuk melakukan recoveri sosial dan ekonomi.

“Selain membahas mengenai alokasi Danais untuk kepentingan penanganan Covid-19. Dalam forum tersebut juga dilakukan pembahasan mengenai program dan kegiatan untuk dua tahun ke depan, yakni tahun 2022. Berbeda dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya yang substansinya membahas rencana tahun n+1. Pembahasan tersebut justru mengembalikan marwah perencanaan dana keistimewaan sesuai regulasi yakni pembahasan untuk n+2,” terang Baskara Aji.

BERITA REKOMENDASI