Situs Budaya Nusantara Tak Lagi Eksklusif Milik Indonesia

DALAM memperingati hari berdirinya PBB yang jatuh pada 24 Oktober setiap tahunnya, Kemlu yang didukung oleh Kemdikbud serta UNICEF menggelar diskusi interaktif serta pameran yang diadakan pada Senin, 2 Desember 2019 di Perpustakaan Nasional RI. 

Majelis Umum PBB merasa penting untuk menetapkan satu hari dalam memperingati hari berdirinya PBB lantaran merasa perlu untuk melakukan sosialisasi pencapaian yang telah dilakukan oleh PBB kepada masyarakat dunia. 

Di Indonesia, peringatan lahirnya PBB atau lebih dikenal dengan UN Day, telah menjadi agenda tahunan bagi Kementerian Luar Negeri. Tahun ini, Kemlu mengajak UN Indonesia, UNESCO Indonesia serta Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO dalam melaksanakan rangkaian kegiatan untuk UN Day. 

Dalam usianya yang ke-74, PBB masih menghadapi ragam tantangan serta hambatan dalam mengusahakan perdamaian dunia dan mencapai tujuan agenda pembangunan berkelanjutan. PBB telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah yang dihadapi, salah satunya melalui soft power diplomacy.

PBB menemukan solusi untuk mencapai perdamaian dunia dan pembangunan berkelanjutan, yaitu dengan melalui program warisan budaya. Konsep universal mengenai warisan adalah bahwa suatu budaya bukan hanya milik satu negara, tapi juga milik seluruh bangsa di dunia yang nantinya akan diturunkan dari satu generasi ke generasi. Maka dari itu, tema kegiatan UN Day pada tahun ini adalah 'Indonesian Heritage for Global Peace and Sustainable Development'.

Hingga saat ini, Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam program warisan dunia. Pada tahun 2019 ini, empat situs di Indonesia telah masuk ke dalam daftar tetapan UNESCO, di antaranya adalah Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto, Cagar Biosfer SAMOTA, Cagar Biosfer Togean Tojo Una-Una dan kota Ambon yang diakui sebagai kota musik dunia. 

Masuknya warisan dunia tersebut dalam daftar tetapan UNESCO, menandai bahwa sudah terdapat 49 warisan nasional Indonesia yang mendapat pengakuan dari dunia. 

Penetapan warisan Indonesia dalam UNESCO tak hanya menguntungkan bagi Tanah Air namun juga bagi seluruh dunia. 

Ancaman terbesar terhadap warisan dunia datang dari berbagai aspek, di antaranya konflik dan perang, urbanisasi, polusi, pembangunan tak terkontrol serta bencana alam. 

Pemerintah saat ini sedang berusaha untuk menyiapkan diri dalam menghadapi berbagai kemungkinan terburuk yang bisa saja menimpa warisan budaya dan alam. 

Hilmar Farid juga menyampaikan undang-undang yang melindungi warisan Indonesia. 

"Dalam UU no 11 tahun 2010 tentang pelestarian cagar budaya, sejak saat itu kita punya rezim perlindungan yang secara efektif dan bisa mengkombinasi antara perlindungan dan pemanfaatan," katanya. (*)

BERITA REKOMENDASI