Krjogja.com - AMERIKA - China dan Rusia, pada Jumat 2 Juni 2023, mengabaikan seruan Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB untuk mengutuk Korea Utara atas upaya peluncuran satelit mata-mata.
Korea Utara melakukan peluncuran satelit mata-mata pada Rabu 31 Mei 2023, namun gagal. Setelah peluncuran, Kim Yo Jong, saudara perempuan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, mengatakan negaranya akan segera menempatkan satelit mata-mata militer ke orbit dan bersumpah bahwa Pyongyang akan meningkatkan kemampuan pengawasan militernya.
Diplomat AS untuk PBB, Robert Wood, meminta pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas peluncuran satelit yang gagal tersebut. Washington D.C, yang bergerak bersama sekutu-nya, berargumen bahwa tindakan Pyongyang melanggar beberapa resolusi PBB karena menggunakan teknologi rudal balistik.
[crosslink_1]
Selama pertemuan, delegasi AS, China, dan Rusia (tiga dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB) saling beradu argumen. "Kami menyerukan kepada semua anggota dewan untuk bergabung dengan kami dalam mengutuk perilaku yang melanggar hukum ini dan mendesak DPRK (singkatan dari nama resmi Korea Utara) untuk tidak menindaklanjuti rencana yang dinyatakannya untuk melakukan peluncuran lain yang selanjutnya akan menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional," kata Wood.
Wakil perwakilan tetap China untuk PBB, Geng Shuang, membalas. Ia mengatakan bahwa Korea Utara memiliki "masalah keamanan yang sah" dan Dewan Keamanan harus mempromosikan de-eskalasi dan tidak menuding satu pihak.
Pada gilirannya, Wakil Tetap Rusia untuk PBB Anna Evstigneeva mengkritik AS karena meningkatkan ketegangan dengan latihan militer bersama dengan Korea Selatan. Wood merespons tanggapan Tiongkok untuk mencatat bahwa "perwakilan dari delegasi China sama sekali tidak mengutuk peluncuran ruang angkasa DPRK ini".
Diplomat Tiongkok menanggapi respons AS dengan mengatakan ada kebutuhan untuk dialog yang mempertimbangkan keprihatinan Korea Utara.
"AS telah mengatakan bahwa pintu diplomasi terbuka, tetapi pada saat yang sama mereka secara konsisten melakukan aktivitas militer di semenanjung dan sekitarnya," kata Geng.
Lana Nusseibeh --diplomat Uni Emirat Arab yang saat ini menduduki kursi presiden DK PBB dari negara anggota non-tetap-- mengatakan Korea Utara telah memberikan beberapa peringatan sebelumnya tentang peluncuran tersebut.
Tetapi, Nusseibeh menambahkan bahwa "peringatan semacam itu tidak melegitimasi, atau meminimalkan, ilegalitas peluncuran DPRK".
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan minggu ini bahwa setiap peluncuran oleh Pyongyang yang menggunakan teknologi rudal balistik melanggar resolusi Dewan Keamanan.
Kim Yo Jong menyebut kritik terhadap peluncuran itu sebagai "kontradiksi" karena AS dan negara-negara lain telah meluncurkan "ribuan satelit". (*)
