KULONPROGO, KRJOGJA.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo berhasil membuktikan komitmennya dalam memberikan jaminan kesehatan bagi warganya dengan mencapai Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2022. Sebanyak 422.762 jiwa penduduk kabupaten ini terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 442.874 jiwa atau sebesar 95,46 persen.
"Pencapaian Program JKN merupakan bukti Pemkab Kulonprogo hadir memberikan kepastian perlindungan atas hak jaminan sosial kesehatan penduduknya. Hal tersebut sejalan Instruksi Presiden No 01/2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang menginstruksikan bupati/ walikota memastikan penduduknya terdaftar Program JKN. Terima kasih Pemkab Kulonprogo sudah mewujudkan UHC di 2022," kata Deputi Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Wilayah Jawa Tengah dan DIY, Dwi Martiningsih Mkes, AAK saat launching UHC Kabupaten Kulonprogo di ruang jamuan Bupati setempat, Kompleks Kantor Bupati Kuloprogo, Rabu (22/06/2022).
Launching ditandai penyerahan Piagam UHC oleh Dwi Martiningsih kepada Pj Bupati Drs Tri Saktiyana disaksikan Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati SE dan Sekda Ir RM Astungkara serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diungkapkan, UHC dapat tercapai salah satunya karena sinergitas dan kolaborasi yang kuat antara BPJS Kesehatan dengan Pemkab Kulonprogo.
Komitmen pemkab cukup tinggi dalam menjamin kesehatan warganya. Peran serta masing-masing OPD hingga tingkat RW dan RT juga cukup kuat sehingga jaminan kesehatan dapat dirasakan secara menyeluruh oleh warga Kulonprogo. Hal ini menjadi langkah strategis Pemkab Kulonprogo, melalui pencapaian UHC akan fokus pada peningkatan kualitas layanan kepada peserta.
â€Pemerintah daerah berhasil menggerakan seluruh OPD dan masyarakatnya turut berkomitmen mendukung Program JKN sesuai kewenangan masing-masing. Bersama BPJS Kesehatan terus berkolaborasi meningkatkan mutu layanan kepada peserta,†ujarnya.
Ditambahkan, berbagai inovasi telah dikembangkan BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik untuk peserta. Di antaranya, Aplikasi Mobile JKN, Care Center 165, Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (Pandawa), Program Rencana Pembayaran Bertahap (Rehab) dan lainnya. Selain itu dibutuhkan pula dukungan pemkab meningkatkan pemahaman masyarakat dan stakeholder lain tentang Program JKN.
Pj Bupati Tri Saktiyana mengungkapkan, penghargaan UHC merupakan apresiasi terhadap pencapaian pemkab bersama masyarakat. Dirinya berharap dengan UHC masyarakat tidak lagi kesulitan mengakses layanan kesehatan. Pihaknya akan terus berkomitmen meningkatkan kompetensi fasilitas kesehatan sehingga tujuan utama UHC dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan kepada penduduk tercapai.
â€Kami juga mengharapkan sinergitas dan koordinasi dengan BPJS Kesehatan supaya sama-sama meningkatkan mutu layanan sehingga masyarakat merasakan manfaat jaminan kesehatan secara optimal,†harapnya.
Sementara itu Ketua DPRD Akhid Nuryati mengatakan, Dewan terus mendukung dengan alokasi anggaran yang lebih. Bahkan pagu anggaran yang diberikan untuk UHC sisa. Akhid mengajak semua pihak berkomitmen bersama, setelah UHC target ke depan yakni mengejar 98 % target nasional di 2024. Salah satunya merevisi Perbub tentang Aturan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Data riil dengan Data Terpadu Kesehatan Sosial (DTKS) yang tercatat harus sama.
"Jika data dan anggaran sesuai DTKS semuanya beres maka target nasional bisa dicapai Kulonprogo lebih awal. UHC juga harus dimaknai sebagai motivasi dinas terkait serta masyarakat agar lebih proaktif memikirkan kesehatan," tuturnya. (Rul)
