WATES, KRJOGJA.com - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dikukuhkan oleh Wakil Bupati (Wabup) Kulonprogo Drs H Sutedjo di aula Adikarto, Selasa (14/11/2017). Selain pengukuhan diadakan pula talkshow bertopik "menuju Kulonprogo sejahtera melalui percepatan akses keuangan daerah", yang dihadiri diantaranya Deputi Komisioner Edukasi dan Pelindung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat Sarjito dan Kepala OJK DIY Untung Nugraha.
Wabup Sutedjo menyatakan, program TPAKD bertujuan memperkenalkan masyarakat terhadap layanan jasa keuangan dan fasilitas pembayaran lainnya. Dengan mengenal dan menggunakan layanan jasa keuangan, maka masyarakat miskin akan berbantu meningkatkan pendapatannya, terbebas dari jeratan rentenir, mengelola risiko bisnis yang dibangun, dan upaya yang mendukung keluar dari kemiskinan.
Menurut Sutedjo, di Kulonprogo lokasi kerja TPAKD meliputi seluruh wilayah, tapi kesempatan pertama dipilih dua desa potensial dikembangkan dan memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan desa lain di Kulonprogo. Yakni Desa Kalirejo Kecamatan Kokap adalah persentase jumlah KK miskin paling tinggi di Kulonprogo 45,25 persen (Data Sinangkis Bappeda Kulonprogo, 2016). Permasalahan diantaranya kurangnya infrastruktur, maupun jeratan sistem ijon/rentenir.
"Serta Desa Sidomulyo Kecamatan Pengasih dengan persentase jumlah KK miskin tertinggi kedua setelah Kalirejo yakni 33,92 persen. Permasalahan adalah kurangnya akses masyarakat terhadap air bersih dan permodalan untuk pengembangan usaha, dan infrastruktur kurang memadai," ujarnya.
Kepala OJK DIY Untung Nugroho mengatakan, untuk meningkatkan akses keuangan di Kulonprogo memiliki tantangan. "Akses keuangan adalah bagaimana kami bisa meningkatkan akses keuangan dalam pengertian mudah. Misalnya, bagaimana bisa meningkatkan akses masyarakat untuk menabung. Atau memperoleh pembiayaan berupa kredit," urainya.
Menurut Untung, pihaknya sudah survei di Desa Kalirejo Kokap di sana ada beberapa potensi di antaranya, temulawak tapi belum diolah optimal. Desa itu juga bisa dikembangkan sebagai desa gula kelapa. Ternyata di sana masih membutuhkan pembiayaan pula. "Ada juga CV yang mengolah gula semut dan untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Namun memiliki kendala dalam pembiayaan. Karena itu, kalau kami berkumpul dengan TPAKD (antara OJK, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan dan Koperasi) masalah tersebut bisa terpecahkan. Supaya masyarakat seperti ini bisa difasilitasi bersama," kata Untung.
Sementara itu, Deputi Komisioner Edukasi dan Pelindung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat, Sarjito menegaskan pihaknya ingin masyarakat Kulonprogo bisa melek keuangan. TPAKD yang dikukuhkan jangan hanya upacara saja, setelah pengukuhan tidak bekerja. Rentenir di Kulonprogo tetap banyak. "Saya mengharapkan setelah tim ini terbentuk jangan sampai tidak ada perubahan di Kulonprogo. Bisnis di Kulonprogo tidak boleh hanya begini-begini saja," kata Sarjito.(Wid)
