Krjogja.com - Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya terus berupaya mempercepat pengintegrasian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), atau sistem pemerintahan digital.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, saat ini peraturan presiden (perpres) terkait pengintegrasian SPBE tengah disiapkan.
"Kami bersama dengan beberapa menteri dan kepala lembaga telah diundang oleh Pak Menko Polhukam untuk membahas percepatan SPBE guna menyiapkan Perpres terkait pengintegrasian digitalisasi secara nasional," kata Azwar Anas, Kamis (4/5/2023).
Menurut dia, pengintegrasian sistem perlu segera dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih. "Selain tentu dengan pengintegrasian akan semakin memudahkan publik, tidak membingungkan publik," imbuhnya.
Dia mencontohkan, untuk aplikasi, terdapat kurang lebih 27.400 aplikasi di seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah. "Banyaknya aplikasi selanjutnya berdampak lanjutan pada pengelolaan domain data dan informasi serta inefisiensi dalam belanja TIK," sebutnya.
Arsitektur Layanan Digital Instansi
Anas mengatakan, faktor utama penyebab tingginya pembangunan aplikasi yang bersifat duplikasi lantaran belum adanya pemahaman terintegrasi tentang arsitektur layanan digital instansi. Selain itu, ada pemahaman sektoral di mana aplikasi hanya untuk kebutuhan instansi.
"Sebagaimana yang kita rasakan bersama, akan sangat sulit melakukan konsolidasi data atau bahkan berbagi pakai data apabila sebagian besar aplikasi terpisah," kata Anas.
Ditambahkan Anas, dengan memanfaatkan kerangka arsitektur sistem pemerintahan digital nasional untuk menjadikan layanan digital lebih terpadu sesuai arahan Presiden Jokowi, ke depan semua proses pelayanan publik diharapkan lebih efektif dan efisien.
"Proses ini memerlukan pemahaman keterpaduan dari seluruh instansi pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tidak lagi melihat per sektor atau kebutuhan instansi semata, tapi melihat dari program nasional yang ingin dicapai oleh pemerintah secara luas," tandasnya. (*)
