JAKARTA.KRJOGJA.com--Nama Ignasius Jonan kembali hadir di bursa calon Menteri Kabinet Kerja periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kalangan pengusaha dan pengamat pun berharap Jonan kembali dipercaya menjadi Menteri Perhubungan.
"Beliau (Jonan, red) bagus banget waktu di Kereta Api. Lebih bagus lagi waktu jadi Menteri Perhubungan,†ungkap Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman di Jakarta, Selasa (15/10/2019).
Pengusaha angkutan logistik itu mengemukakan beberapa kali bersama sejumlah pengusaha dan kalangan akademik diajak berdiskusi untuk membahas sejumlah isu. "Jonan mendengarkan, membahas, lalu ikut sepakat dengan kesepakatan. Dia kawal betul kesepakatan itu. Nggak bergeser satu senti pun. Artinya beliau taat azas dan komit dengan kesepakatan dan regulasi,†ujar Kyatmaja.
Jonan juga dinilai menghadirkan ‘revolusi’ pelayanan di Kementerian Perhubungan. Jonan mendorong pelayanan publik, yang tidak hanya memudahkan publik mengakses, tetapi juga diwarnai inovasi-inovasi.
"Yang lebih penting bebas pungli dan korupsi. Jonan nggak segan-segan menindak bawahannya. Walau bawahan itu baru menjabat beberapa hari, bisa langsung dimutasi, malah bisa non job. Jadinya rindu dengan sosok Jonan di Kemenhub," ucap Kyatmaja.
Soal Jonan, Direktur Eksekutif DPP Asosisi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Budi Wiyono bisa bercerita panjang. “Intinya Jonan itu disiplin, tegas, nggak neko-neko, dan cepat mengambil keputusan, yang bersentuhan dengan kepentingan publik,†ujarnya.
Dia mencontohkan ketika Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 10 Tahun 1988 direvisi menjadi PM 74 Tahun 2015. Revisi itu membengkakkan modal dasar perusahaan jasa freight forwarding pengurusan dari Rp 200 juta jadi Rp 25 miliar.
“Kami protes. Satroni Jonan. Dia mau menerima. Kami bilang ke dia, Kemenhub ini maunya apa. Ngerti apa nggak kalau freight forwarding itu lebih ke skill business, lebih banyak orang ketimbang aset. Nggak perlu modal besar. Lagipula di tingkat ASEAN disepakati hanya Rp 1,5 miliar. Ini Indonesia malah Rp 25 miliar.,†ujar Budi Wiyono.
