JELANG Pemilihan Umum (pemilu), berita yang terverifikasi sebagai hoaks ternyata meningkat tajam. Hal ini dapat diilihat dari jumlah hoaks yang pada Agustus 2018 hanya 25, ternyata naik tujuh kali lipat di bulan Januari 2019.
Jumlah itu ternyata terus naik bahkan naik dua kali lipat pada Februari tahun ini. Total hoaks yang diketahui pada bulan lalu mencapai 353. Data ini berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo).
“Ada upaya-upaya delegitimasi dan membangun distrust kepada pemerintah melalui hoaks,†kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara. Penyebaran hoaks sendiri merugikan kehidupan berbangsa sekaligus memicu perpecahan.
Menurut Rudiantara, masyarakat perlu membiasakan diri memverifikasi informasi. Pernyataan tersebut disampaikan Rudiantara saat Seminar Nasional bertema “Hoaks dan Implikasinya Terhadap Demokrasi dan Pembangunan Berkeadilanâ€
Acara ini digagas oleh Kantor Staf Presiden (KSP) dan diadakan di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh. Dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (3/4/2019), Rudiantara menuturkan sekitar 30 persen kabar bohong itu bertema dan bermuatan politik.
Dalam sambutannya, Deputi V KSP, Jaleswari Pramodhawardani menuturkan hoaks telah menghambat upaya pemerintah membangun dan menyejahterakan masyarakat. Karenanya, hoaks bukan sekadar kabar bohong dan fitnah.
Penyebar hoaks biasanya membuat bingung masyarakat sehingga mengancam demokrasi di Indonesia. Padahal, pemerintah memiliki banyak program untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
