JAKARTA, KRJOGJA.com - Pemerintah akan fokus keamanan dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2018. TNI dan Polri pun diminta menjaga netralitasnya dan bekerja sesuai dengan koridor masing-masing.Â
"TNI dan Polri harus menjaga netralitasnya Pilkada Serentak 2018. Tidak boleh ada oknum yang macam-macam atau bermain-main di luar daerah itu. Kalau sampai keamanannya macam-macam, pasti akan terjadi sesuatu karena dia sudah mulai tidak netral dia berpihak kanan dan kiri," kata Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko.
Moeldoko juga meminta semua pihak mengesampingkan ego sektoral. Sebab itu, TNI dan Polri harua bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah saat mengamankan pilkada di daerahnya masing-masing.Â
"Agar menyelenggarakan Kambtibmas bisa berjalan sinergi, tidak memiliki ego sektor yang kuat. TNI harus mengkomunikasikan antara pemerintah daerah dengan polisi. Percayalah kalau itu terjadi risiko politik itu tidak ada," ujar Moeldoko.
Moeldoko menyakini masyarakat dapat menyikapi dengan bijak menghadapi Pilkada Serentak 2018 walah kemungkinan akan ada gesekan dalam penyelenggaraan pilkada tahun ini. "Mungkin akan terjadi sedikit guncangan. Tapi yang ingin saya yakinkan masyarakat Indonesia sungguh sangat dewasa menyikapi itu," cetusnya.Â
Ia menambahkan, masyarakat Indonesia sudah menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik. Menurutnya, dalam proses pemilu, biasanya masyarakat Indonesia lebih antusias pada proses prapemilu atau kampanye. Setelah pemilu terlaksana, situasi cenderung kondusif dan tidak terjadi konflik berarti.
"Dalam proses demokrasi anggaplah pilkada ada pra, pelaksanaan, dan pasca. Hebatnya, kita hingar bingar. Namun pada saat pelaksanaan sampai dengan akhir begitu mulus. Ini menandakan orang Indonesia itu sangat dewasa dalam berpolitik," ujarnya.
