Krjogja.com - JAKARTA - Pro kontra keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 terjawab sudah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjamin hal itu. Di sisi lain, ikut sertanya timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 tidak terkait konsistensi sikap politik luar negeri Indonesia. Jokowi menegaskan Indonesia selalu mendukung kemerdekaan Palestina.

"Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina karena dukungan kita terhadap Palestina selalu kokoh dan kuat," kata Jokowi dalam pernyataan pers di akun YouTube Setpres, Selasa (28/3/2023).

Jokowi mengutip pernyataan Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun. Dia meminta urusan politik dan olahraga tidak dicampuradukkan.

"Dalam urusan Piala Dunia U-20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi jangan mencampuradukkan urusan olahraga dan urusan politik," ujar Jokowi.

Jokowi saat ini sudah mengutus Erick Thohir untuk bertemu FIFA. Dia berharap ada solusi yang terbaik di tengah ramai penolakan keterlibatan Israel di Piala Dunia U-20.

Seperti diketahui, Indonesia terancam batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 setelah FIFA membatalkan drawing Piala Dunia U-20 yang seharusnya digelar di Bali pada 31 Maret 2023. Padahal sejumlah stadion yang akan digunakan untuk perhelatan tersebut sudah disiapkan, termasuk Stadion Kapten I Wayan Dipta di Gianyar, Bali.

Seperti diketahui Senin (27/3/2023) terjadi pembatalan drawing Piala Dunia U-20, itu tidak terlepas dari surat penolakan terhadap keikutsertaan Timnas Israel yang dilayangkan Gubernur Bali Wayan Koster. Surat tersebut dilayangkan Koster kepada Menteri Pemuda dan Olahraga yang saat itu masih dijabat Zainudin Amali.

"Kami mohon agar Bapak Menpora mengambil kebijakan untuk melarang tim dari Israel ikut bertanding di Bali. Kami, Pemprov Bali, menolak keikutsertaan Israel bertanding di Bali," tulis Koster dalam surat tersebut.

Koster beralasan pemerintah Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan pemerintah Israel. Selain itu, menurutnya, kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sejalan dengan kebijakan politik pemerintah Indonesia.

"Yang sampai saat ini masih menjadi masalah serius politik regional," ungkapnya. (*)