Munaslub PP PTMSI Cacat Hukum

JAKARTA, KRJOGJA.com – Benang kusut yang terjadi di kepengurusan PP PTMSI terus bergulir, Ketua PP PTMSI Oegroseno kepada pers di Jakarta, Selasa (27/3) menegaskan bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia yang digelar di Jakarta, pada Selasa dan Rabu (27-28 Maret)  dan dibuka oleh Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman pada Selasa (27/3) petang, cacat hukum. 

Jika munaslub tersebut dipaksakan, maka  Indonesia terancam  bakal terkena sanksi pembekuan dari Federasi Tenis Meja Internasional (ITTF). 

"Mestinya Munaslub itu harus dihentikan dan kalau perlu dibubarkan oleh polisi karena tidak ada izin. Namun yang lebih utama, kalau acara itu diteruskan, PP PTMSI bakal kena sanksi pembekuan dari ITTF," ujar 0egroseno.

Oegroseno yang adalah Ketua Umum PP PTMSI 2013-2017 menegaskan hal itu beberapa jam jelang dibukanya Munaslub PP PTMSI.  Munaslub PTMSI 2018 ini dilaksanakan oleh KONI Pusat dengan merujuk pada kesepakatan penyelesaian  dualisme kepengurusan organisasi tenis meja nasional pada Menpora Imam Nahrawi. 

Kesepakatan pada 23 Oktober 2017 di ruang kerja Menpora itu ditandatangani oleh Imam Nahrawi, Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman, Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Erick Thohir, Oegroseno dan Anton Suseno, Ketua Harian PB PTMSI 2016-2021pimpinan Lukman Edy.

Hingga saat ini kepengurusan PP PTMSI yang diakui oleh ITTF adalah kepengurusan di bawah Ketua Umum 0egroseno. Bahkan PP PTMSI 0egroseno juga telah mengirimkan atletnya ke China untuk persiapan Asian Games 2018. Sedangkan Lukman Edy sudah mengundurkan diri dari jabatannya karena mencalonkan diri sebagai Gubernur Riau. (Fon)

BERITA REKOMENDASI