24.000 Aplikasi?

BELUM lama ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluh, ada 24.000-an aplikasi yang dimiliki Pemerintah, namun sebagian besar aplikasi tersebut tidak dapat saling bertukar data atau terintegrasi. Mengapa hal itu terjadi? Ada banyak hal. Pertama, karena adanya UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah, yang memberi keleluasaan kepada masing-masing Pemkab/Pemkot untuk mengatur dirinya sendiri. Sebagai akibatnya, ada sebagian daerah yang ingin segera maju dengan memanfaatkan TIK. Namun masih banyak juga daerah dan lembaga-lembaga negara yang sampai hari ini masih setia dengan pengisian formulir kertas.

Kedua, Pemerintah Pusat kurang memiliki inisiatif kuat untuk menyediakan aplikasi tunggal yang disebut aplikasi umum, dengan alasan bahwa kewenangan ada di masing-masing daerah atau lembaga. Padahal dalam banyak hal, ada layanan-layanan yang sifatnya standar di seluruh Indonesia, misalnya layanan kependudukan dan pajak kendaraan bermotor. Lalu yang ketiga, setiap ada Diklatpim untuk calon-calon pejabat eselon, diberi tugas untuk membuat pembaruan dan selalu diterjemahkan sebagai pembuatan aplikasi baru. Maka tidak mengherankan di banyak daerah, bermunculan aplikasi-aplikasi baru, entah berbasis web maupun berbasis mobile, meskipun akhirnya yang mengunduh hanya beberapa ratus orang saja.

Kini sudah saatnya Pemerintah Pusat mempunyai inisiatif untuk mengambil alih pembangunan aplikasi-aplikasi yang selama ini dibangun oleh masing-masing daerah, baik provinsi, kota, maupun kabupaten, bahkan sekarang juga sudah banyak desa dan kelurahan yang membangun aplikasi sendiri. Kita harus lebih mengutamakan integrasi data dan aplikasi daripada kebebasan masing-masing daerah dalam membangun aplikasi.

BERITA REKOMENDASI