Data Kendaraan Dihapus?

user
danar 04 Agustus 2022, 19:30 WIB
untitled

KORPS LALU LINTAS POLRI kabarnya akan segera menghapus data kendaraan yang tidak membayar pajaknya selama dua tahun. Hal ini didasarkan pada Pasal 74 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Di pasal 74 disebutkan, penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dapat dilakukan jika kendaraan tersebut rusak berat, atau pemilik kendaraan tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya dua tahun setelah masa berlaku STNK habis. Pada ayat 3 masih ditambahkan lagi, kendaraan yang telah dihapus registrasinya, tidak dapat diregistrasi kembali.

Namun penghapusan data kendaraan ini tidak dapat dilakukan serta merta setelah masa pembayaran pajak dua tahun terlewati. Menurut Pasal 75 UU 22/2009, proses penghapusan data kendaraan akan diatur melalui Peraturan Kepala POLRI. Memang tahun lalu sudah diterbitkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan. Menurut Peraturan Kapolri ini, proses penghapusan data dan identifikasi kendaraan akan melalui beberapa tahapan. Pertama, pemilik kendaraan akan mendapat surat peringatan selama 5 bulan. Kedua, data kendaraan akan diblokir selama 1 bulan dan data kendaraan akan diarsip selama 12 bulan. Apabila itu semua tidak ditanggapi oleh pemilik kendaraan, barulah data kendaraan akan dihapus permanen dan tidak dapat dilakukan pendaftaran kembali.

Mengapa harus dihapus?

Korlantas POLRI beralasan ada banyak kendaraan, baik mobil, motor, maupun bis dan truk, yang tidak membayar pajak kendaraan. Hal ini bisa dilihat dari iklan penjualan kendaraan di dunia maya, ada sekitar 30-40 persen kendaraan yang pajaknya mati, tidak hanya setahun dua tahun, bahkan ada yang sampai 8-10 tahun. Di beberapa daerah, bahkan pajak yang macet ini mencapai 30 persen lebih.

Harusnya POLRI tidak perlu terburu-buru mengancam akan menghapus data kendaraan ini, tetapi perlu dicari tahu mengapa masyarakat tidak membayar pajak. Kalau data kendaraan dihapus permanen, lalu apa? Tidak boleh dipakai di jalan umum? Bagaimana pengawasannya? Kalau sekarang diawasi saja, hasilnya akan bagus.

Dalam penelitian Winarno (2014) ada beberapa penyebab wajib pajak tidak membayar pajak. Pertama, kendaraannya sudah terlalu tua, meskipun tetap dapat berjalan. Kedua, tidak mampu lagi membayar sekaligus pajak setahun. Ketiga, kesulitan mengurus administrasinya, misalnya membeli kendaraan dari luar daerah atau propinsi, harus dicabut dulu dan itu harus dari lokasi asalnya. Prosesnya pun memakan waktu berbulan-bulan. Keempat, proses pembayaran pajak yang tidak praktis, karena pemilik harus datang ke kantor Samsat, padahal sekarang sudah jaman digital. Kelima, alasan lain-lain, misalnya lupa, tidak tahu, dan kendaraan sudah tidak dimilikinya lagi.

Harusnya Korlantas POLRI membuat prosedur yang sesuai dengan era digital ini, jangan hanya menyalahkan masyarakat pemilik kendaraan. Pada pasal 85 ayat (1) UU 22/2009 disebutkan, Surat Izin Mengemudi berbentuk kartu elektronik atau bentuk lain. Nah, beranikah POLRI mulai memberlakukan kartu digital, seperti sertifikat Peduli Lindungi, Kartu NPWP, Kartu Jamsostek, dan Kartu Keluarga? Lalu mengapa sejak jaman dulu bentuk STNK tidak pernah berubah? Harusnya sudah berbentuk kartu digital, dan bila perlu, melalui kartu itu bisa dicatat berbagai peristiwa yang sudah dialami oleh sebuah kendaraan, misalnya ganti pemiliknya dari siapa saja ke siapa saja.

Selain itu, balik nama kendaraan dan pembayaran pajak harusnya dapat dilakukan dalam beberapa menit saja. Si penjual dan si pembeli perlu datang ke kantor Satlantas, atau ke bank yang ditunjuk, untuk serah terima kendaraan. Hal ini perlu aplikasi terintegrasi yang berlaku secara nasional dan ini gampang membuatnya. Petugas tinggal memasukkan plat nomor kendaraan, lalu pilih menu ganti pemilik, lalu masukkan NIK pemilik baru. Harusnya bisa langsung keluar STNK digitalnya. Tetapi kalau hanya bisa dicetak oleh Satlantas Propinsi, berarti hanya dicatat di sistem dulu, lalu Satlantas Propinsi akan mengirim STNK digitalnya ke alamat pemilik baru. Di sini, sekalian dilakukan pemungutan pajak jual beli kendaran, seperti pada jual beli tanah. Kalau belum ada aturannya, perlu segera dibuat.

Hal yang paling dinantikan adalah, bagaimana pajak kendaraan tidak harus dibayar setahun sekaligus. Harusnya boleh dibayar secara bulanan, secara online saja melalui aplikasi. Pasti masyarakat akan senang membayar pajak kendaraan. Datanya bahkan dapat digunakan untuk mengatur, mana masyarakat yang boleh menikmati BBM bersubsidi, misalnya kendaraan umum. Ketika mereka mau membeli BBM, perlu menunjukkan dulu STNK digitalnya yang akan dibaca oleh mesin di SPBU. Kalau pajaknya hidup dan berhak membeli BBM bersubsidi, akan dilayani.

Ayo Korlantas POLRI, perlu dilakukan transformasi digital, agar semuanya menjadi mudah, baik dari sisi Korlantas POLRI, Dispenda, bank, dan pemilik kendaraan bermotor. ( Dr. Wing Wahyu Winarno, MAFIS, Dosen STIE YKPN Yogyakarta dan Pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Yogyakarta)

Kredit

Bagikan