24.000 Aplikasi?

user
danar 18 Juli 2022, 03:10 WIB
untitled

BELUM lama ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluh, ada 24.000-an aplikasi yang dimiliki Pemerintah, namun sebagian besar aplikasi tersebut tidak dapat saling bertukar data atau terintegrasi. Mengapa hal itu terjadi? Ada banyak hal. Pertama, karena adanya UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah, yang memberi keleluasaan kepada masing-masing Pemkab/Pemkot untuk mengatur dirinya sendiri. Sebagai akibatnya, ada sebagian daerah yang ingin segera maju dengan memanfaatkan TIK. Namun masih banyak juga daerah dan lembaga-lembaga negara yang sampai hari ini masih setia dengan pengisian formulir kertas.

Kedua, Pemerintah Pusat kurang memiliki inisiatif kuat untuk menyediakan aplikasi tunggal yang disebut aplikasi umum, dengan alasan bahwa kewenangan ada di masing-masing daerah atau lembaga. Padahal dalam banyak hal, ada layanan-layanan yang sifatnya standar di seluruh Indonesia, misalnya layanan kependudukan dan pajak kendaraan bermotor. Lalu yang ketiga, setiap ada Diklatpim untuk calon-calon pejabat eselon, diberi tugas untuk membuat pembaruan dan selalu diterjemahkan sebagai pembuatan aplikasi baru. Maka tidak mengherankan di banyak daerah, bermunculan aplikasi-aplikasi baru, entah berbasis web maupun berbasis mobile, meskipun akhirnya yang mengunduh hanya beberapa ratus orang saja.

Kini sudah saatnya Pemerintah Pusat mempunyai inisiatif untuk mengambil alih pembangunan aplikasi-aplikasi yang selama ini dibangun oleh masing-masing daerah, baik provinsi, kota, maupun kabupaten, bahkan sekarang juga sudah banyak desa dan kelurahan yang membangun aplikasi sendiri. Kita harus lebih mengutamakan integrasi data dan aplikasi daripada kebebasan masing-masing daerah dalam membangun aplikasi.

Aplikasi Umum

Kita lihat contoh aplikasi Dukcapil, yang digunakan untuk memberikan layanan administrasi kependudukan kepada warga masyarakat. Di daerah manapun, layananannya kan sama, yaitu ada pendaftaran bayi lahir, pernikahan, perceraian, kematian, dan pindah. Mestinya aplikasi untuk ini disediakan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Ditjen Dukcapil. Masing-masing daerah, bila perlu sampai Kelurahan dan Desa, diberi akses sesuai wewenangnya masing-masing. Untuk kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian, dapat diurusi oleh petugas atau admin di desa dan kelurahan. Untuk pencetakan KTP-el, harus di kantor Dukcapil Kabupaten atau Kota. Lebih keren lagi kalau KTP dapat dikirim minimal sampai ke kantor desa, sehingga warga tidak harus pergi jauh hanya untuk mengambil KTP-el. Kalau di Jawa mungkin tidak masalah, karena satu kabupaten panjang wilayahnya hanya 30-40 km, kalau di luar Jawa bisa 400-600 km.

Contoh lain adalah aplikasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan registrasi dan identifikasi kendaraan (regident). Memang PKB adalah wewenang masing-masing provinsi, tapi itu hanya penentuan tarif PKBnya saja. Sedang tata cara yang lain, misalnya formulir cetakannya, prosedur membayarnya, sama untuk seluruh daerah di Indonesia. Oleh karena itu, mungkin aplikasi ini dapat dititipkan di Korlantas POLRI karena data kendaraannya ada di sana. Nantinya, masing-masing daerah ditunjuk para adminnya. Para admin ini menginput setting datanya, berapa persen pajaknya, berapa persen progresifnya, termasuk menginput lambang daerahnya, dan seterusnya.

Bayangkan kalau masing-masing dari 500an kota di Indonesia membuat aplikasi Dukcapil sendiri, katakanlah biayanya Rp50 juta saja, maka akan ada pengeluaran Rp25 miliar, untuk aplikasi yang tidak bisa saling terintegrasi. Seandainya dibuat satu aplikasi saja dengan biaya Rp500 juta, tentu akan terbangun sebuah aplikasi yang sangat wah. Mungkin tampilannya modern, penggunaannya gampang, anti macet, dan super aman.

Masih banyak aplikasi-aplikasi lain yang bisa disatukan seperti aplikasi itu. Misalnya aplikasi untuk administrasi sekolah, baik dari tingkat SD, SMP, SMA. Lalu aplikasi perijinan, aplikasi pengelolaan aset dan SDM, dan sebagainya. Memang sudah ada aplikasi yang sudah tunggal, misalnya aplikasi Peduli Lindungi dan aplikasi layanan keimigrasian.

Nah, kini tinggal menunggu ketajaman wawasan dan keberanian bertindak para pemimpin kita di pusat, untuk segera menyatukan ribuan aplikasi ke dalam aplikasi tunggal yang kualitasnya jauh lebih baik. Masa sampai hari ini masih banyak instansi yang mengandalkan kertas, padahal uang saja sudah tidak perlu dipegang lagi. Kalau belum punya ide, tinggal buka sayembara saja yang terbuka untuk semua kalangan, tidak usah dibatasi harus sarjana atau orang berpengalaman. Tapi ya hadiahnya jangan cuma piagam sama piala, kalau bisa ya senilai biaya naik haji lah, kan penghematan secara nasional juga triliunan rupiah. (Dr. Wing Wahyu Winarno, MAFIS, Dosen STIE YKPN Yogyakarta, Pengurus ISEI Yogyakarta, dan Pembimbing Smart City di Kemkominfo)

Kredit

Bagikan