Tantangan Bidan Dalam Pendidikan Profesi

user
Agusigit 08 Desember 2022, 02:37 WIB
untitled

Krjogja.com - PERKEMBANGAN pelayanan kebidanan sejalan dengan perkembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Sebagai profesi yang terus berkembang, bidan selalu menjaga profesionalitasnya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.


Profesionalisme erat kaitannya dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh bidan (professional competence). Seorang bidan yang profesional harus memiliki kualifikasi klinis (keterampilan kebidanan) dan keterampilan sosial budaya untuk menganalisis, menggerakkan dan memberdayakan perempuan, keluarga dan masyarakat untuk mencari solusi dan inovasi yang meningkatkan kesejahteraan.

Mengingat tingginya angka kesakitan ibu dan anak serta berbagai masalah yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, maka perlu peningkatan kualifikasi profesi kebidanan melalui pendidikan profesi bidan. Program kebidanan profesional merupakan satu-satunya cara saat ini untuk menjadi bidan kompeten dan memperoleh lisensi kebidanan untuk praktik kebidanan secara mandiri.

Pada Undang-Undang Kebidanan No. 4 Tahun 2019 berdasarkan Pasal 42 tentang Kebidanan apabila sudah menempuh pendidikan profesi dan bidan lulusan Diploma hanya dapat menjalankan praktik kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam pasal 76 UU No. 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan menyatakan bahwa bidan yang masih Diploma dapat melaksanakan Praktik Kebidanan secara mandiri di Tempat Praktik Mandiri Bidan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan menyatakan bahwa pada tahun 2026 seluruh bidan yang melakukan praktik kebidanan secara mandiri wajib sudah menempuh pendidikan profesi bidan. Namun, dalam proses menempuh pendidikan profesi bidan, banyak tantangan yang dihadapi oleh bidan.

Bidan yang melanjutkan pendidikan profesi bidan mengalami kesulitan dalam perijinan. Bagi mayoritas bidan terdapat tuntutan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan di perguruan tinggi dengan nilai akreditasi baik sekali. Namun, terbatasnya perguruan tinggi maka menjadi salah satu tantangan bagi bidan yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan.

Jenjang pendidikan profesi bidan masih baru dalam dunia pendidikan kebidanan sehingga masih terbatas untuk pemenuhan pendidikan bagi bidan dengan syarat akreditasi baik sekali. Padahal pada Undang-Undang Kebidanan No.4 Tahun 2019 telah diatur maksimal bidan harus berpendidikan profesi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Hal ini kurang mendukung untuk percepatan pendidikan profesi bidan. Haparannya dengan tuntutan pendidikan yang lebih tinggi juga sebanding dengan perguruan tinggi yang dapat memfasilitasi dalam jenjang pendidikan profesi bidan. Dalam sebuah penelitian menyatakan bahwa terdapat 80% tenaga kesehatan memiliki kesulitan dalam perijinan sebagai hambatan untuk studi lanjut.

Bidan yang mempunyai kemampuan pelayanan kebidanan yang profesional perlu disiapkan untuk membentuk bidan yang tanggap terhadap situasi terkini dan dapat mengatasi masalah serta kesenjangan kesehatan ibu dan anak serta berbagai situasi kompleks yang dihadapi perempuan sepanjang siklus reproduksinya. Bidan profesional harus memiliki kompetensi klinis (midwifery care), sosial-budaya untuk menganalisa, mengadvokasi dan memberdayakan masyarakat guna mencari solusi dan inovasi untuk meningkatkan kesehatan Ibu dan Anak.***

Oleh:

- Dr Mufdlillah SSiT MSc* dan
- Dr Fitriani Nur Damayanti SST MHKes**

*) Dosen Program Studi Kebidanan Universitas Aisyiyah Yogyakarta
**) Dosen Program Studi Kebidanan Universitas Muhammadiyah Semarang

Kredit

Bagikan