Krjogja.com - PT Pertamina (Pesero) secara resmi mengumumkan penurunan harga BBM non subsidi jenis BBM Umum (JBU). Penurunan harga BBM non subsidi tersebut berlaku sejak 3 Januari 2023, yang diumumkan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Harga Pertamax turun dari Rp 13.900 per liter menjadi Rp 12.800 per liter, Pertamax Turbo dari Rp 15.200 per liter menjadi Rp 14.050 per liter, Dexlite dari Rp 18.300 per liter menjadi Rp 16.150 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp 18.800 per liter menjadi Rp 16.750/liter. Eric Thohir juga mengumumkan bahwa evaluasi terhadap penyesuaian harga BBM non subsdidi akan diubah dari setiap bulan menjadi setiap minggu.

Pertamina memang sudah seharusnya menurunkan harga BBM non subsidi lantaran harga bbm non subsidi ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar. Variabel utama dalam penetapan harga itu adalah harga minyak dunia. Dalam beberapa bulan terakhir ini, harga minyak dunia cenderung menurun hinga mencapai pada kisaran US $76 per barrel, bandingkan dengan sebelumnya yang pernah mencapai US $ 103 per barrel. Di tengah penurunan harga minyak dunia tersebut, jika tidak ada penurunan harga BBM, Pertamina akan meraih keuntungan sangat bessar di atas penderitaan konsumen, seperti terjadi sebelumnya.

Perubahan evaluasi harga BBM dari setiap bulan menjadi setiap minggu juga sangat tepat. Pasalnya, harga minyak dunia yang menjadi acuan penetapan harga BBM sangat fluktuatif, bahkan fluktuasinya kadang terjadi setiap hari. Dengan penyesuaian harga setiap minggu, harga BBM benar-benar mencerminkan harga keekonomian berdasaarkan perubahan harga minyak dunia. Selain itu, kenaikan dan penurunan harga BBM setiap minggu cenderung tidak begitu besar sehingga bagi konsumen tidak terasa kalau ada penyesuaian harga. Penyesuan setiap minggu sekaligus mendidik konsumen bahwa harga BBM berfluktuasi sesuai dengan perubahan harga minyak dunia.

Berbeda dengan BBM non subsidi, harga BBM subsidi jenis BBM penugasaan, Pertalite dan solar, tidak diturunkan. Harga Pertalite tetap Rp. 10.000 per liter dan harga Solar tetap Rp. 6.800 per liter. Padahal varibel digunakan dalam penetapan harga jual BBM Pertamax dan Pertalite adalah sama, terdiri: harga minyak dunia, inflasi dan nila kurs rupiah terhadap dollar. Dengan kesamaan varibel dalam penetapan harga itu, pada saat harga Pertamax diturunkan, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak menurunkan harga Pertalite.

Pada saat pemerintah menaikkan harga Pertalite dari Rp 7.350 per liter naik menjadi Rp. 10.000 ribu per litter, asumsi harga minyak dunia yang tercermin dalam Indonesia Crude Price (ICP) sebesar US $ 90 dollar per barel. Sekarang harga minyak dunia sudah turun menjadi US $ 76 per barrel, maka harga Pertalite juga harus diturunkan. Kalau pemerintah berdalih, bahwa masih ada subsidi pada harga Pertalite saat ini, bukanlah alasan yang tepat. Pasalnya, sesuai amanah konstitusi pemerintah wajib memberikan subsidi pada BBM jenis penugasan kepada konsumen yang berhak menerima subsidi. Masalah subsidi pada Pertalite sebagian besar salah sasaran, solusinya bukan menghapus subsidinya, dengan tidak menurunkan harga Pertalite. Subsidi salah sasaran yang harus dicarikan solusinya.

Dengan proposi konsumen Pertalite sekitar 70%, penurunan harga Pertalite akan memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia, di antaranya: menurunkan inflasi dan menaikkan daya beli, serta memicu pertumbuhan ekonomi. Dengan penurunan harga Pertamax seiring dengan penurunan harga minyak dunia, perlu menghimbaua kepada Presiden Joko Widodo: “Turunkan Harga Pertalite” dalam waktu dekat ini. Penurunan harga Pertalite jangan menunggu mendekati Pemilu 2024 agar dinilai kebijakan populis. Selain meringankan beban rakyat, penurunan harga Pertalite juga memberikan kontribusi positif signifikan terhadap perekonomian Indonesia. (Fahmy Radhi, Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM dan Pengurus ISEI DIY)