Stop Wacana Amandemen UUD 1945

WACANA untuk melakukan amandemen terbatas terhadap UUD NRI 1945 beresiko terbukanya “bola liar” amandemen berbasis kepentingan politik pragmatis. Gagasan tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo saat Sidang Tahunan MPR bulan Agustus 2021 yang lalu untuk menghidupkan kembali “GBHN”, dengan istilah PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara) yang substansinya ingin memberikan bintang pemandu bagi arah kehidupan bangsa dan negara. Namun publik mencurigai bahwa niat melakukan amandemen terbatas tersebut hanya jalan melingkar untuk mencapai target yang sesungguhnya, antara lain amandemen terhadap masa jabatan Presiden menjadi 3 (tiga) periode dan kepentingan politik lainnya. Wacana amandemen tersebut seperti gayung bersambut dengan gagasan relawan Jok-Pro 2024 yang menginginkan agar pasangan Jokowi dan Prabowo maju pada Pilpres tahun 2024, padahal kita ketahui bahwa Jokowi telah menjabat selama 2 (dua) periode.

Pasal 7 UUD NRI 1945 sudah jelas menyatakan masa jabatan Presiden maksimal 2 periode (selama 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan pada jabatan yang sama). Pasal tersebut merupakan buah perjuangan reformasi 1998 dan pasal yang pertama kali diubah pada saat amandemen pertama tahun 1999, mengingat pasal tersebut yang melanggengkan kekuasaan Presiden Soeharto selama 32 tahun. Tentu wacana Presiden 3 periode ini menjadi setback bagi kehidupan demokrasi di Indonesia dan seolah ingin kembali ke Zaman Orde Baru. Lord Acton sudah mengingatkan bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, kekuasaan itu cenderung sewenang-wenang, maka kekuasaan yang absolut (terlalu lama) akan menyebabkan kesewenang-wenangan yang absolut pula.

Setelah kita menikmati alam demokrasi selama kurang lebih 23 tahun, tentu kita tidak ingin kembali ke rezim otoriter di masa lalu, sehingga tidak relevan lagi kita membicarakan masa jabatan Presiden 3 periode, karena hanya menimbulkan keresahan dan kegaduhan politik. Meskipun Presiden Joko Widodo telah secara tegas menolak gagasan tersebut, namun ada pihak-pihak yang terus menghembuskan perpanjangan masa jabatan Presiden tersebut, dan menggulirkan isu amandemen melalui pintu PPHN. Dalih yang digunakan untuk mendorong Jokowi menjadi Presiden satu kali lagi adalah situasi pandemi Covid-19 yang menuntut penanganan serius dan berkesinambungan, sehingga dikhawatirkan ketika terjadi pergantian Presiden maka akan terjadi perubahan kebijakan.

Hal ini merupakan kekhawatiran yang berlebihan, sebab penanganan covid-19 bukan hanya menjadi tanggungjawab Presiden tetapi banyak pihak, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Artinya meskipun Presiden berganti, akan banyak orang-orang baru yang bisa memimpin negara Indonesia di masa pandemi covid. Toh juga sistem penanganan covid sudah terbangun sedemikian rupa, sehingga tinggal meneruskan Program yang sudah berjalan. Apalagi saat ini trend kasus covid semakin menurun, mungkin tahun 2024 pandemi sudah berakhir,sehingga tidak ada alasan lagi untuk memperpanjang masa jabatan Presiden menjadi 3 periode.

Apabila amandemen pun hanya dibatasi pada PPHN, tetap saja tidak relevan dengan sistem ketatanegaraan saat ini. Menghidupkan Kembali GBHN baru/PPHN menjadi bagian dari kewenangan MPR, akan berdampak serius paling tidak pada tiga hal yaitu kedudukan MPR, kedudukan Presiden dan sistem Pemilihan Presiden. MPR akan menjadi lembaga tertinggi negara, Presiden menjadi mandataris MPR dan Presiden akan dipilih melalui MPR. Kalau perubahan UUD ini benar-benar akan dilakukan dan sampai sejauh itu dampak dari amandemen terbatas ini, maka tujuan amandemen ini tidak lain hanya untuk melanggengkan kekuasaan dan benar-benar menjadi malapetaka bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, berhentilah mewacanakan amandemen UUD 1945. (Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum UAD)

UAD

BERITA REKOMENDASI