• Sabtu, 23 September 2023

Sampah Visual Iklan Komersial dan Reklame Politik Memprivatisasi Ruang Publik

- Senin, 8 Mei 2023 | 18:40 WIB
Dr. Sumbo Tinarbuko
Dr. Sumbo Tinarbuko

Krjogja.com - Ruang publik di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan satu wilayah kotamadya dan empat kabupaten) bagaikan gula dengan kualitas istimewa. Karena itulah dalam konteks kapitalisasi ruang publik, jutaan semut dengan berbagai jenis dan ukuran, pasti menyerbu daerah warisan kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan luas sekitar 3.185,80 kilometer persegi.


Di sisi lainnya, dalam konteks gula dan semut, ruang publik kota Yogyakarta bersama ruang publik Kabupaten Sleman dan Bantul sering disebut sebagai trio wilayah seribu kunang-kunang iklan luar ruang. Karena itulah anggota komunitas kapitalisme global berlomba untuk menghisap rasa manis itu sampai habis. Hal yang hampir sama juga terjadi di ruang publik Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul. Dua kabupaten terakhir ini bagaikan gadis cantik tumbuh mekar yang selalu dikerubuti tawon untuk dihisap manis madunya.


Dengan demikian, selain perumpamaan gula dan semut, ternyata ruang publik di bawah payung Daerah Istimewa Yogyakarta layak diibaratkan sebuah novel dengan landscape yang luas. Di sana dapat ditemui berbagai pernak-pernik ruang kota dengan berbagai permasalahannya.


Jika dilongok lebih jauh ke berbagai penjuru ruang kotamadya dan kota kabupaten, maka akan diperoleh serentetan tanda verbal-visual berisi informasi maupun promosi yang bersifat komersial (jenama barang dan jasa) maupun politik(partai politik, bendera parpol, calon anggota dewan, calon bupati, walikota, gubernur dan presiden). Uniknya, ada yang menarik dan tidak sedikit pula yang membosankan.


Fenomena semacam itu muncul sebagai konsekuensi logis dari kondisi pasar kapitalisme global yang semakin hiperkompetitif. Dalam konteks ini, persaingan pasar berlangsung dengan memanfaatkan pengetahuan, informasi, teknologi dan media komunikasi visual.


Privatisasi ruang publik


Dampak visual atas fenomena itu, tembok bangunan heritage, komersial, sekolah, rumah sakit bahkan rumah ibadah seakan menjadi galeri terbuka sebagai ruang untuk memasang, menempel-rekatkan iklan luar ruang bersifat komersial (jenama barang dan jasa) maupun politik(partai politik, bendera parpol, calon anggota dewan, calon bupati, walikota, gubernur dan presiden).


Cukupkah? Ternyata belum. Tukang pasang iklan komersial dan reklame politik oleh tuannya diminta untuk memasang iklan produk barang dan jasa serta reklame politik di tiang telepon, listrik, lampu penerang jalan dan tiang rambu lalu lintas.


Dengan demikian, setiap sudut ruang publik, taman kota, trotoar, tembok bangunan jembatan, pohon, tiang telepon, listrik, lampu penerang jalan dan tiang rambu lalu lintas, diprivatisasi secara massal oleh kelompok partai politik yang sedang berebut kursi lowongan pekerjaan sebagai pejabat publik. Sementara itu, perkumpulan juragan dagang lebih dulu melakukan gerakan memprivatisasi ruang publik sebagai kepanjangan tangan atas jenama barang, produk dan jasa milik mereka bersama kolega bisnisnya.


Representasi privatisasi ruang publik dapat dilihat ketika tembok bangunan, ruas jalan, trotoar, taman kota, tiang telepon, tiang listrik, tiang lampu penerangan jalan, tiang rambu lalu lintas serta, pohon perindang di sepanjang jalan dijadikan tempat gratis untuk memasang, menempel, mengikat dan memakukan iklan komersial dan iklan politik milik pelaku yang memprivatisasi ruang publik.


Ketika penjajah visual bersekutu dengan teroris visual bersatu dalam konteks privatisasi ruang publik. Lalu bagaimana keberadaan ruang publik? Lalu apa kabar dengan ruang publik? Yang jelas, fakta visual yang muntul diruang publik membentuk realitas sosial yang menyedihkan. Kemerdekaan visual milik warga masyarakat tidak dapat dimilikinya secara bebas merdeka sesuai dengan perspektif kemerdekaan visual di ruang publik.


Ruang publik ditumbuhi jerawat poster, spanduk, umbul-umbul, ronteks, baliho, billboard dan layar LED (Light Emitting Diode). Di antaranya berisi promosi pertunjukkan musik di kafe atau hotel, pariwara sekolah serta kampus perguruan tinggi yang mengiklankan penerimaan siswa dan mahasiswa baru, reklame produk rokok, perumahan, otomotif, bank, ojek online, produk jaringan seluler, sedot WC.


Promosi produk, barang dan jasa komersial itu disaingi iklan politik. reklame politik itu memasang secara masif alat peraga kampanye politik di ruang publk. Bentuknya berwujud: bendera partai, wajah anggota dewan petahana, wajah calon anggota dewan. Hal itu masih ditambah lagi dengan calon walikota, bupati, gubernur dan calon presiden yang sedang mengupayakan dapat meraih kursi se bagai orang omor satu di kotamadya, kabupaten dan provinsi.


Teroris visual di ruang publik

Halaman:

Editor: Ivan Aditya

Tags

Terkini

Lansia dan Bonus Demografi Kedua di Indonesia

Kamis, 14 September 2023 | 08:51 WIB

Peningkatan Rasio Pajak

Selasa, 12 September 2023 | 22:30 WIB

Nasib UMKM di era Revolusi Industri 4.0

Selasa, 12 September 2023 | 14:20 WIB

Agile Leadership untuk Membangun Ketangkasan Organisasi

Senin, 11 September 2023 | 18:40 WIB

Digipay Satu, Solusi Digitalisasi Belanja Pemerintah

Senin, 11 September 2023 | 16:24 WIB

Azan Toleran Cermin Masyarakat Temanggung Moderat

Rabu, 30 Agustus 2023 | 16:45 WIB

Harga BBM

Minggu, 27 Agustus 2023 | 21:30 WIB

Politisasi Kemiskinan

Jumat, 25 Agustus 2023 | 20:37 WIB

Pengelolaan DHE

Kamis, 24 Agustus 2023 | 07:50 WIB

Ekonomi Sirkular

Sabtu, 19 Agustus 2023 | 08:10 WIB

Sanering dan Redenominasi

Jumat, 7 Juli 2023 | 04:08 WIB

Bank Indonesia

Rabu, 5 Juli 2023 | 08:24 WIB
X