Bangun Komunitas Kendaraan Listrik, Menkeu Guyuri 7 Macam Insentif

user
Tomi Sujatmiko 22 Maret 2023, 08:08 WIB
untitled

Krjogja.com - JAKARTA - Pemerintah serius membangun ekosistem kendaraan listrik dari hulu ke hilir. Langkah ini dilakukan karena Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) sekaligus sumber daya manusia (SDM) untuk mewujudkannya.

Terbaru, untuk mendorong pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik, Menteri Keuangan Sri mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah memberikan 7 jenis insentif perpajakan. Insentif tersebut mulai dari tax holiday, supertax deduction, pembebasan PPN, bea masuk, hingga relaksasi pajak daerah.

Tujuh jenis insentif itu diberikan kepada masyarakat guna mengakselerasi pengembangan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

“Dari sisi kebijakan dukungan untuk mengakselerasi pengembangan ekosistem KBLBB motor dan mobil, insentif perpajakan digunakan untuk meningkatkan investasi dengan prinsip level of playing field untuk semua wajib pajak,” ujar Sri Mulyani dikutip dari Belasting.id, Selasa (21/3/2023).

Selanjutnya, Sri Mulyani memerinci 7 jenis insentif perpajakan untuk kendaraan listrik.

Pertama, tax holiday hingga 20 tahun sesuai dengan nilai investasi untuk industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utamanya. Selain itu, untuk industri logam dasar hulu besi baja atau bukan besi baja tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi. Itu termasuk smelter nikel dan produksi baterai.
Kedua, supertax deduction hingga 300 persen atas kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) di bidang pembangkit tenaga listrik, baterai dan alat listrik.
Ketiga, PPN dibebaskan atas bahan tambang, termasuk bijih nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik.
Keempat, PPN dibebaskan atas impor dan perolehan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik untuk industri kendaraan bermotor.
Kelima, tarif PPNBM mobil listrik dalam negeri beserta program Kemenperin sebesar 0 persen, sedangkan kendaraan non listrik tarif PPNBM-nya minimal 15 persen.
Keenam, bea masuk sebesar 0 persen untuk impor mobil listrik incompletely knock down (IKD) dan completely knock down (CKD). Sri Mulyani mengatakan fasilitas itu diberikan melalui beberapa kerjasama perjanjian perdagangan seperti FTA dan CEPA, termasuk Indonesia dengan Korea Selatan dan China.
Ketujuh, insentif pajak daerah berupa pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pajak kendaraan motor (PKB) hingga 90 persen.

“Secara akumulatif, insentif perpajakan yang diberikan ke kendaraan listrik selama masa pakainya akan mencapai 32 persen dari harga jual mobil listrik dan 18 persen untuk harga jual motor listrik,” kata Sri Mulyani.

Menyusul insentif yang telah diberikan untuk pembelian motor listrik, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan bahwa pembelian mobil listrik juga akan mendapat insentif. Menurutnya, insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) untuk mobil listrik berlaku 1 April 2023.

Awalnya, pemerintah akan memberikan insentif kendaraan listrik baik motor, mobil dan bus listrik pada hari ini 20 Maret 2023. Namun, untuk mobil listrik dan bus listrik, pemerintah memutuskan untuk menunda pemberian insentif sampai 1 April 2023.

"Untuk KBLBB roda empat termasuk bus, program insentif fiskal akan diumumkan kebijakannya tepat tanggal 1 Aprill mendatang," ujar Luhut Konferensi Pers Acara Peluncuran Kebijakan Bantuan Pemerintah Untuk KBLBB, Jakarta, Senin (20/3/2023). (*)

Kredit

Bagikan