Asalkan Beretika, Pemerintah Izinkan Aspirasi Mahasiswa

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) memastikan tidak akan memberikan sanksi kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia Zaadit Taqwa yang mengacungkan 'kartu kuning' pada Presiden Joko Widodo saat menghadiri Dies Natalies UI ke-68, Jumat (02/02/2018)

"Saya rasa tidak perlu sanksi dari Kemristekdikti. Ini kan, Bapak Presiden diundang ke UI sebagai presiden dan sudah selayaknya dihormati, " ujar Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa), Prof Intan Ahmad, di Jakarta, Minggu (04/02/2018)

Dia meyesalkan peristiwa tersebut karena seharusnya mahasiswa bisa berdialog dengan Presiden. Apalagi, usai acara rencananya memang ada dialog dengan BEM UI. Namun, tetap menyerahkan semuanya kepada pihak kampus untuk menangani kasus ini.

Direktur Kemahasiswaan Ditjen Belmawa Kemristekdikti, Didin Wahidin mengatakan 
mahasiswa boleh menyampaikan aspirasi namun harus tetap memperhatikan etika yang ada. Aspirasi yang perlu diperhatikan adalah tata cara penyampaiannya. "Bukan Pak Jokowinya, tapi beliau datang kapasitasnya sebagai kepala negara yang merupakan simbol resmi negara. Kalau menyampaikan aspirasinya tidak apa-apa, namun perlu diperhatikan etika yang ada," ujar Didin Wahidin.

Disinggung, apakah nantinya Ketua BEM UI tersebut akan mendapatkan sanksi dari Kemristekdikti, hal itu diserahkan ke pihak kampus. Di kampus sudah ada kode etik dan juga senat akademik yang rapat untuk memutuskan sanksinya.

'Kartu kuning' yang sebenarnya adalah buku tersebut, disebut Zaadit sebagai bentuk peringatan pada Presiden Jokowi. Zaadit memberikan 'kartu kuning' dan meniup peluit.

Zaadit beralasan melakukan aksi tersebut sebagai peringatan pada pemerintah akan peristiwa gizi buruk Asmat, Dwifungsi Polri TNI dan rancangan aturan baru peraturan menteri mengenai organisasi kemahasiswaan yang dinilai memasung kebebasan di kampus. 

Dalam rancangan tersebut, berisi larangan, seperti organisasi kemahasiswaan berafiliasi dengan organisasi ekstra kampus. Peraturan itu juga mengakui organisasi lintas perguruan tinggi berdasarkan bidang keilmuan atau peminatan sejenis. (Ati)

BERITA REKOMENDASI