Cari Nomor Unik Pendidikan Susah, Guru Honorer Sulit Akses Dana BOS

JAKARTA, KRJOGJA.com – Ketua Umum Pengurus Besar (Ketum PBPGRI) Unifah Rasyidi memgatakan,syarat hanya guru honorer yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang berhak mendapat honor dari BOS, sangat menyulitkan.

“Sebenarnya upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) meningkatkan persentasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sampai 50 persen oleh sekolah,kami sambut baik” ,tetapi itu menyulitkan ” ,demikian Ketua Umum PB  Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Unifah Rasyidi di Jakarta ,Minggu (22/2 2020).

Pasalnya, mencari NUPTK harus melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah. Sementara SK Kepala Daerah tak lagi diberikan kepada honorer sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 48 tahun 2005.

“Kebijakan Kemdikbud Kami terkait pemanfaatan dana BOS hingga 50 persen untuk kesejahteraan guru honorer, sangat kami apresiasi. Tetapi, kebijakan itu sulit diterapkan jika syaratnya adalah NUPTK,” kata Unifah .

Konkernas yang diikuti sedikitnya 600 guru dari seluruh Indonesia dibuka oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan dihadiri Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Mantan Wapres yang kini menjabat Dewan Pembina PGRI, Jusuf Kalla dan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.

Jangan sampai guru honorer kita makin merana. Karena honor yang jumlahnya tak seberapa itu harus hilang lantaran terganjal kebijakan. Jika pemerintah serius bantu kesejahteraan guru honorer, syaratnya diperbaiki,”tegas Unifah.

Unifah juga menyampaikan harapannya yang besar pada revisi Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah disetujui DPR dan pemerintah. Revisi itu dinilainya memberi kesempatan yang sama bagi guru dan tenaga kependidikan honorer Kategori (K)-2 maupun non-K untuk mengikuti tes ASN PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

“Hal itu demi memenuhi rasa keadilan bagi semua guru honorer di Tanah Air yang sudah puluhan tahun mengabdi,”pungkasnya.

Guru Pembelajar dan Penggerak

Dalam sambutannya, Wakil Presiden Maruf Amin mengimbau agar guru terus menjadi pembelajar. Sebab guru saat ini bukan satu-satunya sumber ilmu. Para pelajar bisa menggali ilmu dan wawasan dari dunia maya.Karena itu guru harus terus belajar supaya tidak kalah pintar dari muridnya.

“Karena itu guru harus terus belajar supaya tidak kalah pintar dari muridnya. Guru sudah seharusnya menjadi penggerak dan pendidik. Bukan sekedar mentransfer ilmu,” kata Maruf Amin.

Ketua MPR RI, Bambang Susatyo dalam sambutannya di acara tersebut mengatakan kalau guru bukan penghias alam melainkan pembentuk karakter manusia. Karenanya isu tentang guru sangat krusial karena tantangan jaman.

“Kalau guru tidak berkualitas, maka generasi penerus jadi linglung. Mereka bisa tercerabut dari akar budaya dan tradisi. Akhirnya, sulit bagi generasi Indonesia berkembang mengarungi jaman. Karenanya, peningkatan kualitas guru di Indonesia sangat penting,” tandasnya.

Kita tahu Mendikbud Nadiem Makarim telah  mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar jilid 3 terkait BOS. Salah satu fleksibilitas yang disebut Nadiem adalah penggunaan dana BOS sampai 50 persen untuk guru honorer.

Ada beberapa syarat guru honorer yang berhak dibayar dengan uang BOS, yaitu sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019, memiliki NUPTK dan tidak punya sertifikat kompetensi.

Persoalannya, syarat NUPTK bagi guru honorer penerima dana BOS itu sulit dipenuhi, karena mencari NUPTK harus melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah. Sementara SK Kepala Daerah tak lagi diberikan kepada honorer sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 48 tahun 2005.

Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) hingga 18 Desember 2019 menunjukkan jumlah guru honorer pemilik NUPTK ada 708.963 orang. Hal itu setara dengan 47 persen jumlah guru honorer di Indonesia, yang mencapai 1.498.344 orang. Artinya, ada sekitar 789 ribu guru honorer yang belum punya NUPTK dan tak berhak menerima honor dari dana BOS.

Dengan demikian, guru honorer yang selama ini mendapat honor dari dana BOS terancam dicoret namanya karena kebijakan baru tersebut. Karena itu, PGRI berharap Kemdikbud dapat mencari solusi atas masalah tersebut.
(Ati)

BERITA REKOMENDASI