Dana BOS Sudah Dicairkan, Permendikbud Nomor 8 Efektif

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kepala Sub Direktorat Dana Alokasi Khusus Nonfisik DJPK Kementrian Keuangan (Kemenkeu), Kresnadi Prabowo Mukti di Jakarta, Senin (17/2 2020) memastikan dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) sudah bisa dicairkan. Untuk pencairan tahap pertama, sebanyak 108 ribu sekolah telah menerima dana BOS.

“Itu tandanya kebijakan baru Permendikbud nomor 8 tahun 2020 sudah berjalan efektif. Kalau dulu di tanggal segini tak mungkin bisa sebesar dan secepat itu pencairannya,” ungkap Kresnadi.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikhud) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi mengubah skema penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Data per Jumat 14 Februari 2020 ditransfer langsung ke sekolah Rp8 triliun.

Perubahan skema penyaluran dana BOS yang dimulai tahun ini langsung dikirim ke rekening sekolah dan tak lagi melalui pemerintah daerah (Pemda). “Sampai Jumat (14 Februari 2020) kemarin itu, sudah sekitar Rp8 triliun. Langsung ke sekolah, jadi sudah langsung ke sekolah,” katanya

Pada 2019, Kresna mengungkapkan, penyaluran dana BOS sempat dilakukan melalui empat tahap, namun untuk tahun ini hanya tiga tahap selama satu tahun. Menurut dia, pemangkasan dilakukan karena bentrok dengan peralihan tahun ajaran.

“Gini ya, kalau dulu ada empat. Bulan Januari, April, Juli, Oktober 20 persen, 40 persen, 20 persen, 20 persen. Sekarang menjadi Januari, April, September, 30 persen, 40 persen, 30 persen. Kenapa ini kita ubah karena rata-rata dulu urutannya kurang pas karena ada pergantian tahun ajaran,” ujarnya.

Total dana BOS yang akan disalurkan untuk tahun ini berada di angka Rp54,32 triliun. Nantinya, uang tersebut akan dibagikan kepada 45,4 juta siswa. Menurut Kresna, dana yang diberikan meningkat sebesar 6,03 persen dibanding 2019.

Menkeu Sri Mulyani, mengungkapkan, telah mengingatkan kepada jajarannya untuk memaksimalkan pengawasan kebijakan tersebut. Salah satu alasan diubahnya skema dana BOS untuk mengurangi perilaku korupsi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Disampaikan ibu kemarin itu adalah kalau gitu nanti kepala daerah bisa karena kewenangannya memilah-milah kepala sekolah mana yang terima dana BOS. Itulah menjadi tugas kita bersama bagaimana menjaga profesionalisme dari berbagai lini. Jadi dengan adanya kebijakan baru ini paling tidak kita meminimalisasi,” katanya.

Sebelumnya pada 2019, penyaluran dana BOS ke sekolah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di provinsi. (Ati)

BERITA TERKAIT