Dosen Prodi PPKn UAD Sosialisasikan Pendidikan Anti Korupsi

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Dosen Program Studi PPkn Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta mengadakan pengabdian kepada masyarakat dengan didukung Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UAD dan MGMP PPkn Kulonprogo melaksanakan sosialisasi tentang Peraturan Gubernur (Pergub) DIY no 60 tahun 2020 tentang Pendidikan Antikorupsi di sekolah. Sosialisasi yang telah dilaksanakan pada 17 April lalu dberikan kepada guru PPKn tingkat SMA dan sederajat di Kabupaten Kulonprogo.

Ketua Tim Pengabdian Masyarakat, Dr Sumaryati MHum menjelaskan kegiatan ini mengangkat tema ‘Pendampingan Implementasi Peraturan Gubernur DIY no. 60 tahun 2020 Gagi Guru PPKn SMA dan SMK di Wilayah Kabupaten Kulonprogo Sebagai Penguatan Akhlak Peserta Didik’. Tema ini sengaja diangkat untuk memberikan pemahaman bagi para pelajar tentang pentingnya Pendidikan Antikorupsi di sekolah.

“Maksud dari Pegub ini menjadi pedoman implementasi insersi Pendidikan Antikorupsi pada SMA, SMK dan SLG B di DIY. Tujuannya untuk mewujudkan implementasi pendidikan antikorupsi yang diinsersikan dalam mata pelajaran PPKn,” kata dosen yang mengajar mata kuliah Filsafat Pancasila ini saat ditemui di kampus UAD, Selasa (25/05/2021).

Ia mengatakan impelentasi insersi pendidikan antikorupsi merupakan penerapan Pendidikan Antikorupsi yang disisipkan pada mata pelajaran PPKn di SMA, SMK serta SLB. Namun demikian implemantasi ini tidak menambah mata pelajaran baru.

Dengan itu maka menurut Sumaryati seorang guru PPKn harus memiliki inisiatif merancang, merencanakan dan membuat format yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu juga membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua semua indera peserta didik. “Menyiapkan jaringan yang meluaskan pembelajaran antikorupsi di sekolah, keluarga dan masyarakat dengan melibatkan semua pihak,” tambahnya.

Anggota Tim Pengabdian Masyarakat, Trisna Sukmayadi MPd menambahkan pergub ini penting untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan impelmentasi insersi Pendidikan Antikorupsi oleh Pemda DIY. Sedangkan Pendidikan Antikorupsi itu sendiri merupakan salah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.

“Aksi antikorupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak terlibat dan tidak mendukung tindak pidana korupsi. Juga senantiasa menjalankan dan mengedepankan integritas serta mengajak setiap orang untuk melakukan tindakan antikorupsi,” pungkasnya. (*)

UAD

BERITA REKOMENDASI