Evaluasi Akhir Sekolah Tetap Ada

JAKARTA, KRJOGJA.com – Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengatakan pihaknya akan memberikan masukan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud ) soal evaluasi di akhir pembelajaran ,bentuknya atau namanya belum tentu ujian  nasional.

" Pada intinya evaluasi di setiap jenjang pendidikan itu ada,mengenai namanya apa saja itu nanti" demikian Anggota BSNP Kemendikbud Doni Koesoema A  ,di Jakarta ,Kamis (28/11 2019) 
Untuk tahun ajaran ini  sudah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya, UN tetap harus digelar pada 2020. Ujarnya .

Untuk tahun depan persentase soal HOTS (daya nalar tinggi) akan dikurangi. Awalnya, sebanyak 25 persen. Akan tetapi, untuk 2020 mendatang jumlahnya dipangkas menjadi 20 persen.

 
Dia juga sudah meminta agar tim penyusun soal nantinya tak membuat esai yang membingungkan siswa. Seperti pada UNBK tahun ini, banyak yang mengeluh lantaran jenis soalnya tak masuk akal. Sulit diterima okeh nalar mereka.

“Saya kira 20 persen itu sudah cukup bagus. Sistem soal esai juga tetap ada, akan tetapi bacaan soalnya harus yang mudah dicerna. Beda dengan yang lalu, Matematika itu bikin susah siswa,” bebernya .

Doni A Koesoema juga tengah mengevaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Banyak masalah yang terjadi atas sistem penerimaan ini, termasuk di daerah.
Salah satu persoalan, kata dia, adalah pindah masuk massal dari sekolah swasta ke sekolah negeri. Pada tahun pertama, sekolah negeri menerima banyak pindahan siswa dari sekolah swasta, yang tak terbendung.

Momen ini pun, kata dia, dijadikan ladang pendapatan baru oleh sekolah dan oknum tertentu. “Sistem ini diakali. Swasta dijadikan penitipan sementara, setelah tahun pertama usai, mereka lalu masuk ke sekolah negeri,” bebernya.

Aktivitas menerima pindahan siswa swasta pun, akan dilarang. Fenomena ini menurutnya banyak terjadi di kota besar. Terutama sekolah yang menjadi tujuan favorit. Mengakalinya, dengan menitip calon siswa ke swasta.

 Deputy I Pusat Kajian Kebijakan LAN, Rizal mengatakan, pihaknya sudah memberi rekomendasi agar Kemendikbud mengevaluasi pelaksanaan PPDB. Persoalan utama adalah ketimpangan jumlah tingkatan sekolah yang tak seimbang.

Sedangkan Kepala Bidang Sinkronasi Kebijakan Paska Kemendibud, Kurniawan menjelaskan, kebijakan UN tersebut masih dalam tahap kajian. Mendikbud baru akan mengeluarkan hasilnya, setelah 100 hari jabatannya.
“Kita tunggu saja, apa kebijakan yang dikeluarkan Mas Menteri. Karena penghapusan itu kan masih dalam tahap evaluasi. Setelah 100 hari akan kelihatan apa perencanaan beliau di Kemendikbud,” tambahnya.
Pangkas HOTS

Panitia UNBK Kemendikbud juga akan memangkas jumlah soal Higher Order Thinking Skil (HOTS) pada UNBK 2020 mendatang. Pemangkasan ini dilakukan atas keluhan para siswa selama ini.(ati)

 

BERITA REKOMENDASI