Kebijakan Baru, 50 Persen Dana BOS Boleh Untuk Gaji Guru Honorer

YOGYA, KRJOGJA.com – Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI menetapkan kebijakan baru terkait pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Salah satunya 50 persen dari dana BOS boleh untuk menggaji guru honorer.

Sebelumnya, maksimal hanya 15 persen saja dari dana BOS boleh untuk menggaji guru honorer. Itu bagi sekolah negeri. Sedangkan sekolah swasta boleh 30 persen. Namun, tetap ada regulasi yang harus dipenuhi dalam hal aturan baru tersebut.

Harus memiliki Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum memiliki sertifikasi pendidik dan harus sudah terdaftar di Data Pokok Pendidik (Dapondik) pemerintah setempat sebelum tanggal 31 Desember 2019.

Regulasi lain yang berubah, dana BOS dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu) langsung ditransfer ke rekening sekolah. Sebelumnya harus melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Tahap penyalurannya yang semula empat kali per tahun, kebijakan baru menjadi tiga kali.

“Untuk batas akhir pengambilan data yang sebelumnya dua kali pertahun, yakni tiap tanggal 31 Januari dan 31 Oktober yang berpotensi memperlambat pengesahan APBD-P. Sekarang cukup sekali saja pertahun, tiap tanggal 31 Agustus untuk mencegah keterlambatan pengesahan APBD-P,” ujar plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga Masdiana dalam bincang santai dengan media di Yogyakarta, Selasa (18/2/2020).

Kebijakan lain, sekarang tidak ada lagi pembatasan minimum-maksimum alokasi untuk pembelian buku dan alat multimedia. Dan untuk harga satuan BOS juga naik. Masing-masing Rp 100 ribu untuk SD-SMA. Jika sebelumnya untuk siswa SD Rp 800 ribu per siswa per tahun, pada 2020 naik menjadi Rp 900 ribu. Siswa SMP dari Rp 1 juta menjadi Rp 1,1 juta per siswa per tahun dan SMP menjadi Rp 1,5 juta per siswa per tahun dari sebelumnya Rp 1,4 juta.

“Namun untuk pelaporannya diperketat agar lebih transparan dan akuntabel. Kalau sebelumnya laporan disampaikan berjenjang oleh sekolah ke Tim BOS kabupaten/kota dan/atau Tim BOS provinsi, sekarang secara daring. Dan menjadi syarat penyaluran BOS tahap ketiga. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan BOS,” jelasnya.

Sekolah menurut Ade, juga harus mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana di papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses masyarakat. Sedangkan sebelumnya, pelaporan dana BOS oleh sekolah sejauh ini hanya mencakup 53 persen dari total sekolah.(Awh)

BERITA TERKAIT