Kualitas Manusia Indonesia Harus Terus Diperbaiki

YOGYA (KRjogja.com) – Data komparasi Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2015 menunjukkan adanya ketertinggalan posisi Indonesia di urutan 110 dari 188 negara. Hal tersebut menjelaskan  bagaimana kualitas manusia masih menjadi persoalan yang dihadapi bangsa ini. Selain pendidikan, kesehatan menjadi salah satu dasar untuk membangun kualitas manusia dan menjadikan Indonesia bangsa dengan peradaban yang adiluhung.

“Seperti halnya tanaman, untuk mendapatkan buah yang berkualitas diperlukan bibit yang baik, tanah yang cocok, dan dipelihara oleh tangan petani yang profesional. Kualitas manusia Indonesia akan baik kalau disiapkan bibit manusia yang baik, tumbuh dengan baik di lingkungan yang baik, dan dipelihara oleh abdi negara yang profesional,” ujar Guru Besar Fakultas Kedokteran UGM, Prof.Dr.dr. Sutaryo, Sp.AK., Rabu (21/12/2016).

Prof. Sutaryo memaparkan berbagai indikator yang menunjukkan persoalan kualitas manusia yang dihadapi Indonesia, diantaranya Angka Harapan Hidup yang masih rendah, angka kematian bayi yang masih tinggi, serta kasus kekurangan gizi pada anak atau stunting. Kesenjangan dalam layanan kesehatan juga menjadi salah satu persoalan yang ia perhatikan.

“Tidak semua provinsi di Indonesia dapat memenuhi standar pelayanan kesehatan yang memadai. Daerah yang tersedia untuk melayani penduduk masih rendah. Daerah dan masyarakat pinggiran belum semua dapat menikmati pelayanan kesehatan seperti yang diharapkan,” jelasnya.

Pernyataan Sutaryo ini sebelumnya juga telah dikemukakannya dalam orasi ilmiah Dies Natalis Universitas Gadjah Mada ke-67, Senin (19/12) lalu. Ia menambahkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) memiliki peran strategis untuk mewujudkan Indonesia sehat. Dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari presiden hingga masyarakat desa, GERMAS dapat menjadi amunisi ampuh untuk mewujudkan cita-cita di atas.

Belajar dari sejarah, ia menjelaskan bahwa keberhasilan program kesehatan paling baik dilaksanakan dengan sistem komando. Salah satu contohnya dalam pemberantasan penyakit malaria pada era Soekarno, dibentuklah Komando Operasi Pembasmian Malaria (KOPEM) yang dalam lima tahun berhasil membasmi penyakit paling mematikan saat itu. Keberhasilan lain juga terjadi pada pemberantasan cacar, pemberian vaksin polio, keluarga berencana, serta pembentukan puskesmas yang terlaksana di bawah komando presiden. Untuk itu, diperlukan sistem komando yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) untuk melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Budaya hidup sehat yang dimulai dengan GERMAS, menurutnya, paling baik dilaksanakan melalui pendidikan. Pendidikan kesehatan di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah sebagai pilar budaya hidup sehat. Peran utama adalah ibu dan guru. Oleh karena itu, pendidikan ibu dan guru harus menjadi program utama pemerintah.

“Masa kanak-kanak adalah masa emas yang sangat penting untuk membangun budaya sehat. Guru, setelah ibu, adalah manusia terbaik dalam membudayakan hidup sehat,” ujar Prof. Taryo.

Selain itu, peran pemerintah juga diperlukan dalam membangun kerja sama antara pemerintah, akademisi, pebisnis, serta masyarakat untuk menciptakan reformasi organisasi. Reformasi dalam koordinasi diantara semua institusi riset kesehatan, baik negeri atau swasta, diperlukan untuk menjamin kecukupan obat dan alat kesehatan.

“Indonesia sudah mempunyai institusi yang hebat seperti Biofarma Bandung, LIPI, Litbangkes, Pusat penelitian di Perguruan Tinggi, serta pabrik obat milik pemerintah dan swasta, tetapi masih bekerja sendiri-sendiri. Semua harus berjalan bersama dengan panduan Negara sejak dari riset sampai produksi hingga kebijakan pemasaran,” jelasnya.

Ia mengambil contoh India yang telah melakukan strategi tersebut. Karena itu, ia mengusulkan kunjungan Presiden Joko Widodo ke India harus segera ditindaklanjuti dalam kerja sama pembangunan farmasi dan alat kesehatan, disamping turut menjajaki kerja sama dengan negara-negara lain.

“Penguatan terhadap kebijakan obat nasional ini sangat diperlukan. Agar GERMAS berhasil, perlu menerapkan model komando presiden dengan gerakan yang sistematik dan masif,” pungkasnya. (Humas UGM/*)

 

BERITA REKOMENDASI