Mendikbud Harap tak ada Jual-Beli Kursi di PPDB 2019

JAKARTA, KRJOGJA.com –  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy melaranh jual beli kursi di  sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 ini.
 

Dengan sistem berbasis zonasi bisa meminimalisasi praktik jual beli kursi sekolah. Dengan sistem zonasi, kata Muhadjir, sekolah harus mengutamakan radius rumah calon siswa ke sekolah.

"Dengan PPDB berbasis zonasi ini jual beli kursi justru berkurang. Masih ada, tapi bisa kita minimalisasi," demikian Mendikbud  Muhadjir Effendy usai membuka taklimat Tata Kelola Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 di Gedung Kemendikbud Jakarta, Rabu (9/1).

Dengan sistem zonasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berharap agar pelaksanaan Pemerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat mengedepankan prinsip akuntabilitas, obyektivitas, transparansi, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan agar praktik jual beli kursi dan pungutan liar jangan sampai dilakukan.

"Jangan sampai ada praktik jual beli kursi. Dan jangan ada pungutan liar. Penerimaan siswa baru jangan dijadikan momentum untuk memungut yang macam-macam. Apalagi dijadikan alat tawar agar anak diterima di sekolah tertentu," tegas Mendikbud.
Masing-masing pemerintah daerah telah memiliki platform dan melakukan revisi kebijakan zonasi yang sudah dilakukan sebelumnya.

"Zonasi ini melampaui wilayah administrasi, karena itu perlu ada kerja sama antara dinas pendidikan pemerintah kabupaten atau kota, maupun provinsi untuk menetapkan zona. Dengan zonasi, pemerintah daerah sejak jauh hari sudah bisa membuat perhitungan tentang alokasi dan distribusi siswa," ungkapnya.

Adapun dispensasi yang bisa diberikan dalam implementasi peraturan ini, menurut Mendikbud wajib diajukan terlebih dahulu secara tertulis oleh Dinas Pendidikan kabupaten, kota atau provinsi terkait kepada Kemendikbud. Untuk kemudian mendapatkan persetujuan oleh Kemendikbud melalui unit terkait.

"Mohon tidak ragu-ragu memberitakan kalau memang ada masalah atau menemukan penyimpangan kebijakan di lapangan. Karena tingkat pertanggungjawaban informasinya dapat lebih bisa diandalkan dari media yang lain," tukas Muhadjir.

Kini tim Kemendikbud terus melakukan perbaikan-perbaikan aturan yang telah dituangkan dalam Permendikbud tentang PPDB berbasis zonasi tahun ajaran 2019/2020. Aturan tersebut didesain untuk memperketat pengendalian dan pengawasan proses PPDB tahun ajaran 2019/2020.

"Kita perbaiki dari tahun ke tahun. Kita perketat termasuk kita buat kebijakan baru, misalnya tahun ini tidak ada (berlaku) lagi SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)," jelas dia.

Muhadjir menegaskan, afirmasi siswa yang tidak mampu akan mengacu pada daftar penerima KIP, keluarga yang terdaftar program keluarga harapan (PKH) dan rekomendasi sekolah. Dia berharap semua pemerintah daerah dan pihak sekolah bisa patuh untuk tidak menggunakan SKTM sebagai syarat dalam PPDB.

"Kami optimistis semua sekolah dan pemda patuh untuk 100 persen menghapus SKTM, jadi saya kira tidak ada sanksi-sanksi " tegas dia.

Pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengatakan Surat Keterangan Tidak Mampu memang tidak diperlukan lagi untuk  dalam  Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2019/2020.
   
"Sebetulnya jika data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akurat, memang tidak diperlukan lagi SKTM karena pemerintah daerah tahu persis penduduk mana yang miskin dan mana yang tidak," ujar Indra di Jakarta kemarin.
     
Dalam penerapan peraturan ini, kata Indra, yang ditantang adalah data yang akurat. Yang paling gampang adalah penerima KIP tidak boleh ditolak di sekolah negeri.
     
Selama ini permasalahan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang terjadi adalah banyaknya pemalsuan SKTM, menurut Indra, jika hal itu terjadi berarti ada permainan pemerintah karena data yang dipunyai tidak akurat.
     
"Kalau nanti penerima KIP ditolak juga di sekolah negeri, maka yang aneh itu pemerintah daerah," kata dia.
     
Ke depan dia berharap dengan diterapkan peraturan itu, maka angka partisipasi murni siswa meningkat dari tahun sebelumnya. Selama empat tahun peningkatannya hanya satu persen.
     
Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriawan Salim mempertanyakan peraturan tersebut karena khawatir yang belum menerima KIP tidak bisa melanjutkan sekolahnya.
   
"Bagaimana cara pemerintah mengetahui jika siswa tersebut adalah masuk kategori miskin? Jika melalui afirmasi siswa yang dapat Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau program Program Keluarga Harapan (PKH), kami khawatir siswa yang sebenarnya miskin, tapi belum terdata di program KIP dan PKH, dia tak bisa sekolah di sekolah zonasinya," kata Satriwan.
     
Sebenarnya penghapusan syarat SKTM dalam PPDB, kata Satriwan, bagus-bagus saja sebab sudah ada data program KIP dan PKH, tapi datanya harus akurat.
   
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan siswa tak mampu tidak perlu menggunakan SKTM pada PPDB tahun ajaran 2019/2020.
   
Mendikbud menjelaskan pihaknya tidak lagi menggunakan SKTM karena banyak kasus penyalahgunaan SKTM untuk PPDB. Peniadaan SKTM juga upaya pemerintah untuk memastikan keberlanjutan sekolah penerima KIP.  "Untuk siswa yang melanjutkan sekolah hanya dengan menunjukkan kartu PKH," kata Mendikbud.
     
Menurut Muhadjir, Kemendikbud akan membuat surat edaran dan Permendikbud tentang PPDB berbasis zonasi tahun ajaran 2019/2020. Permendikbud itu nantinya akan disosialisasikan ke sekolah-sekolah di seluruh Tanah Air. (Ati)

BERITA REKOMENDASI