Menristek : ‘Kampus Merdeka’ Tambah Jumlah Peneliti

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menteri Riset Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional, Bambang Brodjonegoro menilai program 'Kampus Merdeka' Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim  akan meningkatkan jumlah peneliti.

Menteri menilai kebijakan  melonggarkan mahasiswa untuk dapat mengambil kegiatan magang dan kuliah di luar kampus lain selama dua semester bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk melakukan penelitian. "Mereka bisa magang, magangnya bisa ikut dalam penelitian langsung. Atau model Kuliah Kerja Nyata di daerah, itu nanti akan berpotensi meningkatkan jumlah peneliti di masa depan," jelas Bambang di
 
Menurut Menteri sedikitnya jumlah peneliti karena mahasiswa kurang tertarik melakukan peneliti dan minimnya akses untuk bisa menjadi peneliti. "Mahasiswa yang kurang interestpenelitian karena akses dia terhadap penelitian terbatas.  Kalau dia delapan semester harus habis di kampus maka yang jadi peneliti adalah yang memang dari awal niat jadi peneliti saja," ungkapnya.

Ia pun berharap, dengan program Kampus Merdeka Nadiem ini mahasiswa yang mempunyai minat menjadi peneliti bisa memanfaatkan kelonggaran tersebut dengan baik. Pihaknya pun siap mendorong agar perguruan tinggi menggandeng mahasiswa yang berminat untuk menjadi peneliti untuk melakukan penelitian. "Tentunya nanti kami akan mencoba menyambut ini dengan mendorong. Misalkan penerima hibah ini untuk dalam penelitian melibatkan mahasiswa yang S1 tadi. Yang memang sudah dalam kategori dia sudah boleh magang atau boleh terlibat sebagai asisten peneliti lah," ujarnya.

Sebelumnya, kebijakan Kampus Merdeka yang diluncurkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim Jumat, 24 Januari 2020 akan berdampak pada berubahnya sejumlah aturan yang selama ini berjalan di perguruan tinggi. Salah satunya adalah perubahan pada definisi dan aturan bobot pada Satuan Kredit Semester (SKS).
 
Perubahan bobot SKS ini merupakan dampak dari kebijakan keempat, yakni mahasiswa "merdeka" belajar di luar prodi dan kampus. Untuk diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudaayaan (Kemendikbud) meluncurkan empat kebijakan "Kampus Merdeka" untuk pembenahan di jenjang Pendidikan Tinggi. (Ati)

BERITA REKOMENDASI