Pantang Menyerah, Guru Honorer Optimis Jadi CPNS dan PPPK

JAKARTA, KRJOGJA.com – Guru honorer dan tenaga honorer swasta, optimistis bisa terakomodasi dalam rekrutmen CPNS serta PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) 2019 tahap II. Mengingat, pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemda untuk mengajukan jumlah kebutuhan aparatur sipil negara (ASN).

“Insyaallah akan banyak yang terakomodir. Apalagi kami terus melakukan pendekatan dengan masing-masing Badan Kepegawaian Daerah (BKD),” ungkap Pengurus Pusat Forum Guru Tenaga Honorer dan Swasta Indonesia (FGTHSI), Riyanto Agung Subekti alias Itong dalam rilisnya kepada media, Rabu (31/7/2019).

Sejak 30 Juli hingga 2 Agustus mendatang, pemerintah pusat dan daerah berkumpul membahas pengadaan ASN. Walaupun belum mendapatkan angka riil, tapi tahun ini kuota yang disiapkan 200 ribu orang. Terdiri dari 100 ribu CPNS dan 100 ribu PPPK.

“Kami sudah instruksikan anggota FGTHSI untuk mendekati masing-masing BKD. Agar masalah honorer bisa diungkapkan dalam rakor,” ucapnya.

Itong yang sejak awal getol dengan perjuangan mendapatkan status PNS kini mulai bergeser haluan. Yang diperjuangkan tidak hanya status PNS tapi juga PPPK.

Alasannya, untuk saat ini hanya PPPK yang bisa menjadi solusi bagi honorer K2 maupun nonkategori berusia di atas 35 tahun.

Sebelumnya, Mendikbud, Muhadjir Effendy mengungkap tahun ini akan merekrut guru CPNS maupun PPPK. “Mau lewat CPNS silakan. Jadi kalau melalui CPNS terbuka. Baik guru honorer maupun honorer termasuk fresh graduate boleh bersaing. Untuk PPPK, khusus honorer. Bahkan Februari 2019 untuk K2, tahap dua juga K2,” tandasnya.

Sekadar tahu, Banyak guru honorer K2 tidak lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap pertama. Pemicunya, nilai ambang batas (passing grade) terlalu tinggi.

Merujuk Peraturan Menteri PAN-RB 4/2019, nilai ambang batas seleksi PPPK yang ditetapkan adalah 65 poin. Nilai tersebut bersifat kumulatif dari tiga kelompok ujian. Yakni, kelompok ujian kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural.

Selain itu, pemerintah menetapkan nilai minimal untuk kompetensi teknis adalah 42 poin. Kemudian, jika sudah memenuhi kriteria ambang batas tersebut, pelamar PPPK harus mendapatkan nilai minimal tes wawancara 15 poin.

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi beberapa waktu lalu  menjelaskan, banyak guru honorer yang sudah lolos sertifikasi. Namun, mereka gagal mencapai passing grade saat mengikuti seleksi PPPK. (*)

BERITA REKOMENDASI