Pengguna Hak Cipta Sudah Seharusnya Bayar Royalti

YOGYA, KRJOGJA.com – Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) melalui Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Regulasi berkerja sama dengan Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) menyosialisasikan pentingnya menghargai dan melindungi karya cipta intelektual sebagai penunjang masa depan.

Deputi Fasilitasi HKI dan Regulasi Bekraf, Ari Juliano Gema mengatakan, dengan adanya kerja sama antara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di bidang literasi (salah satunya PRCI) dengan para pengguna hak cipta, maka pengguna hak cipta dapat memenuhi kewajibannya membayar royalti. "Sedangkan bagi penulis yang karyanya digunakan akan memperoleh hak ekonomi maupun hak lainnya secara adil sesuai ketentuan yang berlaku," terang Ari kepada wartawan disela seminar Sosialiasi LMK Literasi di Ballroom Hotel Tentrem Yogyakarta, Selasa (27/3/2018). Seminar diikuti para penulis, penerbit, perwakilan perguruan tinggi, sentra kekayaan intelektual dan asosiasi profesi.

Menurut Ari, banyak buku-buku di perpustakaan kampus yang digandakan (difotocopy) secara bebas oleh mahasiswa tanpa izin, yang sebenarnya itu melanggar HKI. Untuk mengatasi hal itu, pihaknya mendorong kampus atau perpustakaan kampus agar bekerja sama dengan PRCI yang anggotanya para pemilik hak cipta (penulis dan penerbit). Setelah resmi bekerja sama, maka perpustakaan kampus akan diberikan lisensi oleh PRCI, sehingga mahasiswanya dapat menggandakan buku dari penerbit-penerbit di bawah PRCI.

"Dengan kampus membayar royalti Rp 10.000 per mahasiswa per tahun, maka mahasiswa boleh menggandakan buku-buku dari penerbit di bawah PRCI. Dana/royalti yang terkumpul akan dikembalikan ke penulis dan penerbit sebagai pemilik hak cipta," katanya. Jika kerja sama ini berlangsung baik maka akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan penulis buku yang kebanyakan juga para dosen. Selama ini para penulis lebih bersifat sebagai sedekah ilmu, setelah lelah menulis tidak memperoleh royalti memadai karena pembajakan.

Ketua Umum PRCI Kartini Nurdin mengatakan, sebagian besar penerbit buku mencetak sebuah buku hanya setahun. Namun faktanya, setelah lebih dari setahun tetap bermunculan buku tersebut, yang bisa dipastikan bajakan karena bukan dari penerbit. Kenyataan itu diakuinya terjadi secara masif di Indonesia terutama di kota besar. "Kami menganggap dana Rp 10.000 setiap mahasiswa setiap tahun ini merupakan sebuah gerakan moral untuk mencegah terjadinya pembajakan buku yang sudah tidak terkendalikan lagi," katanya.

Direktur Kerja Sama, Alumni dan Urusan Internasional UGM Dr Danang Sri Hadmoko SSi MSc mengatakan, banyak karya intelektual yang dihasilkan dosen maupun mahasiswa di kampus. Literasi tentang perlindungan HKI ini sangat penting agar karya-karya yang dihasilkan bisa terlindungi. "Adanya imbalan berupa royalti bagi penulis akan memberi dampak positif bagi ekonomi maupun sosialnya," katanya. (Dev)

BERITA REKOMENDASI