PGRI Minta Pemerintah Meninjau Ulang Kebijakan Rekrutmen ASN PPPK Guru

JAKARTA, KRJOGJA.com – Pemerintah harus meninjau ulang kebijakan rekrutmen Aparatur Sipil negara (ASN) PPPK Guru. Demikian Ketua Umum PB PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi,di Jakarta Jumat (24/9/2021). Salah satunya, meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan rekrutmen Aparatur Sipil negara (ASN) PPPK Guru.

Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menyampaikan, pihaknya mendapat sekitar 19.752 aduan dan masukan dari para guru honorer dari berbagai daerah seluruh Indonesia terkait rekrutmen PPPK. Salah satu nya, rekrutmen PPPK guru dianggap tidak mempertimbangkan rasa keadilan.

Seleksi PPPK disebut juga mengabaikan penghargaan terhadap pengabdian, dan dedikasi guru honorer yang selama ini melaksanakan tugas-tugas pembelajaran dan pelayanan pendidikan dalam situasi darurat kekurangan guru. Ketersediaan guru merupakan syarat utama agar peserta didik mendapatkan haknya dalam memperoleh layanan pendidikan.

“(Pemerintah) melakukan revisi terhadap peraturan rekrutmen PPPK sebagai solusi untuk mengatasi darurat kekurangan guru,” kata Unifah melalui siaran pers, Jumat, 24 September 2021.

PGRI juga meminta manajemen pelaksanaan seleksi ASN PPPK diperbaiki agar di masa mendatang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Unifah mengatakan, dunia pendidikan Indonesia dalam keadaan gawat darurat kekurangan guru.

Kemudian, PGRI meminta seleksi PPPK guru honorer usia 35 tahun ke atas, dilakukan melalui proses antarsesama mereka dengan mempertimbangkan masa pengabdian, dedikasi, dan kinerja. Terkait rekrutmen bagi guru honorer yang berada di daerah 3T, dilakukan proses seleksi antarsesama guru honorer di daerah tersebut dengan mempertimbangkan masa pengabdian dan dedikasi mereka.

BERITA REKOMENDASI