Program Pendidikan tak tercapai HarusDiperbaiki

JAKARTA, KRJOGJA.com -Wakil Ketua Komisi X DPR, Reni Marlinawati meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim sejumlah program dan target pendidikan yang tidak tercapai di periode lalu mendapat perhatian Nadiem dalam lima tahun ke depan.

Demikian disampaikan Reni Marlinawati di Jakarta,Sabtu (27/12 2019).

 

Banyak target program pendidikan yang dicanangkan meleset dari target. Terutama terkait sejumlah persoalan guru.

Padahal kesejahteraan guru ini, kata Reni, berkorelasi erat dengan kualitas guru. Reni mengatakan, sebaik apapun kurikulum atau sebesar apapun anggaran yang digelontorkan, tidak akan ada efeknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan tanpa guru berkualitas.

"Hal yang besar terkait guru, pertama jumlah ketersediaan guru, dari tiga juta lebih nyaris setengahnya bahkan lebih adalah guru honorer. Notabene belum selesai persoalan kesejahteraan dan mutunya. Bukan berarti tidak bermutu, tetapi hari ini kesejahteraan guru honorer masih memprihatikan," kata Reni Marlinawati.
Terkait guru_guru,memang ada guru-guru yang mempunyai kapasitas baik, tapi harus diakui tak sedikit guru yang mutunya harus ditingkatkan. Apalagi jika menengok hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang masih jauh dari standar.

"Kegagalan periode kemarin dengan penyelesaian guru menjadi peer besar. Jadi Mas Nadiem bicara apapun soal pendidikan tidak akan berhasil kalau kunci utamanya guru tidak diselesaikan, itu yang pertama," ungkapnya.

Lebih lanjut, Reni mengatakan, target yang gagal dicapai lainya adalah soal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dalam periode lalu, pemerintah menargetkan revitalisasi 12.000 SMK, namun belum juga tercapai.

Selain guru, sarana prasarana sekolah yang kini pelaksanaannya di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga masih menjadi persoalan.  "Gedung ini penting, karena hari ini rusak ringan besok jadi rusak berat. Rusak berat akan menjadi ancaman bagi keselamatan anak," ujarnya.

Agar Nadiem melibatkan dan jangan ragu meminta masukan dari pemangku kepentingan bidang pendidikan dalam membuat kebijakan.

"Jangan ragu dan tabu meminta masukan kepada masyarakat, bahkan masyarakat terkecil yang memang paham pendidikan, dan melakukan langsung proses pendidikan," tandasnya.(ati)