Sensus Keamanan Sekolah, Pemerintah Gelontorkan Rp430 Miliar

JAKARTA, KRJOGJA.com – Pemerintah gelontorkan   dana sebesar Rp430 miliar yang diperuntukkan sensus keamanan sekolah pada 2020.

"Untuk sarana prasarana, pada tahun ini kami menganggarkan dana sekitar Rp843 miliar yang terbagi tiga yakni revitalisasi sekolah, pembangunan unit, dan sensus keamanan sekolah," demikian disampaikan Mendikbud  Nadiem Makarim dalam rapat kerja dengan komisi X  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda itu membahas mengenai perubahan yang terjadi pada Kemendikbud.

Anggaran infrastruktur pihaknya menganggarkan dana sebesar Rp843 miliar yang terdiri dari revitalisasi sekolah Rp170 miliar, pembangunan unit sekolah Rp237 miliar dan sensus keamanan sekolah sebesar Rp436 miliar.

"Ini hubungannya dengan bencana kemarin. Kami di kementerian mengambil keputusan dari insiden yang kemarin saya kunjungi berapa sekolah itu, yang sudah jelas adalah dengan jumlah banyaknya bencana alam pun kerentanan daripada struktur-struktur sekolah. Ini satu hal yang sangat menghawatirkan," terang dia.

Selama ini keadaan bangunan sekolah datanya berdasarkan pelaporan dari sekolah sendiri, bukan oleh ahli yang mengerti teknik sipil.

Oleh karena itu, mulai tahun ini Kemendikbud melakukan sensus keamanan bangunan untuk semua bangunan SD, SMP, SMA, SMK negeri dan swasta untuk memastikan keamanan siswa.

Untuk pelaksanaannya dilakukan oleh perguruan tinggi yang memiliki keahlian atau jurusan teknik sipil, dan bekerja sama dengan PUPR menggunakan instrumen bangunan pascabencana dan daerah.

Pada tahun 2020, Kemendikbud juga menganggarkan Rp697 miliar untuk mengadakan laptop dan LCD di 3.876 sekolah di Indonesia. Perangkat tersebut digunakan untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran dan pelaksanaan untuk Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter (berbasis komputer) 2021.

Meski demikian Nadiem menambahkan bisa mengalami perubahan dan harus dibicarakan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Mengenai restrukturisasi yang terjadi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 82 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud).

"Soal restrukturisasi organisasi itu adalah berdasarkan Perpres. Ini adalah struktur organisasi Kemendikbud yang baru," ujar Nadiem .

Salah satu arahan yang diterimanya dari Presiden Jokowi adalah efisiensi birokrasi. Jadi, lanjut dia, melalui restrukturisasi tersebut semakin ramping organisasinya.

"Jadi itu arahan langsung dari Pak Presiden untuk merampingkan lapisan birokrasi," jelas dia.

Pihaknya memilih lima Direktorat Jenderal yakni Pendidikan Tinggi, Pendidikan Vokasi, Guru dan Tenaga Kependidikan, Kebudayaan, dan juga Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Tidak ada direktoratnya bukan berarti tidak ada programnya. Itu dua hal yang berbeda. Perpres itu hanya mengatur struktur organisasi, sama sekali tidak mengatur program dan fokus dari pada setiap butir program di dalamnya," jelas
Nadiem .
Pihaknya telah melakukan kajian dan semua tugas dan fungsinya dalam UU, sudah dimasukkan ke dalam struktur terbaru. Bahkan beberapa program yang tidak terlihat di direktorat, namun sebenarnya diperkuat.

"Jadi struktur dan program itu tidak sama dan tidak akan pernah sama. Kita memasuki era baru, di mana struktur organisasi tidak mendikte program yang kita jalankan, sekedar untuk melakukan efisiensi daripada eksekusi atau secara operasional yang lebih ramping dan lebih cepat pekerjanya, dan juga akuntabilitas dari setiap dirjen setiap badan semakin baik. Itu spirit Pak Presiden," jelas dia. (Ati)

BERITA REKOMENDASI