Tiga Fakta Kemendikbud Hapus Syarat NUPTK untuk Gaji Guru dari BOS

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Permendikbud No 19/2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No 8/2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler. Dalam permendikbud tersebut, Kemendikbudn menghapus ketentuan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) sebagai salah satu syarat bagi guru honorer untuk dapat menerima gaji dari penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, di balik kebijakn tersebut ada tiga fakta menarik lainnya :

Bersifat Sementara

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan kebijakan ini bersifat sementara dan hanya diberlakukan selama masa darurat Covid-19. Ketentuan penggunaan dana BOS Reguler ini berlaku mulai April 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 oleh pemerintah pusat.

Nadiem menjelaskan dalam permendikbud sebelumnya, yakni Permendikbud No 8/2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler, pembayaran gaji guru honorer dari dana BOS harus memenuhi persyaratan memiliki NUPTK. ”Sekarang kita ubah selama masa darurat Covid- 19, dilepas ketentuan harus memiliki NUPTK. Tapi guru honorer yang bisa menerima gaji dari dana BOS tetap harus tercatat di dapodik per Desember 2019. Walaupun syarat NUPTK sudah dilepas sementara, syarat lain tetap berlaku, yaitu bagi guru honorer yang belum mendapatkan tunjangan profesi dan telah memenuhi beban mengajar,” ujar Mendikbud Nadiem Makarim dalam keterangan persnya yang diterima KR, Sabtu (18/4)

Dalam pasal 9A ayat 3 Permendikbud No 19/2020, tercantum bahwa pembiayaan pembayaran honor diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019, b. belum mendapatkan tunjangan profesi, dan c. memenuhi beban mengajar, termasuk
mengajar dari rumah dalam masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

BERITA REKOMENDASI