Ujian Doktor Gatot Sugiharto, Pidana Mati Seharusnya Selaras

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Kebijakan formulasi sanksi pidana mati menurut Undang-Undang Narkotika di masa yang akan datang seharusnya selaras. Setidaknya dengan ketentuan umum yang terdapat dalam konsep KUHP nasional dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas ketentuan pidana mati narkotika. Pidana mati bukan lagi pidana pokok, melainkan pidana yang bersifat khusus dan alternatif.

Demikian diungkapkan Gatot Sugiharto SH MH, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta meraih gelar doktor di Program Studi Hukum, Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (FH UII), Ruang Auditorium UII, Jalan Cik Di Tiro, Jumat (11/12/2020). Gatot berhasil mempertahankan disertasi berjudul ‘Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia’.

Dewan penguji terdiri dari Dr Abdul Jamil SH MH (Dekan Fakultas Hukum UII/Ketua Sidang), Prof Jawahir Thontowi SH PhD (Kaprodi/Sekretaris), Prof DI Nyoman Serikat Putra Jaya SH MH (Penguji 1), Prof Dr Hartiwiningsih SH MHum (Penguji 2), DI M Arif Setiawan, SH, MH (Penguji 3), Hanafi SH LLM MH PhD (Penguji 4). Sedang Prof Dr Rusli Muhammad, SH, MH sebagai Promotor dan Dr Atoma Elmina Martha SH MH selaku Co-promotor. Dalam ujian terbuka hadir Rektor UAD Dr Muchlas MT bersama jajaran rektorat.

Menurut Gatot Sugiharto, pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. Selain itu, pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak yang belum dewasa.

Demikian juga, eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh. Rekomendasi lain, perlu revisi Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berkaitan dengan perumusan delik dan sanksi.

Gatot Sugiharto juga memberi rekomendasi perlunya memperjelas dan mempertegas perbedaan definisi istilah pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika. Dalam disertasi itu, Gatot Sugiharto meneliti pasal 127 dan Undang-Undamg nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Reformulasi Perumusan delik dan sanksi dalam undang-undamg senagai Ius Constituendum.

“Berdasarkan hasil penelitian, kedua pasal tersebut belum sesuai asas keadilan/prinsip keadilan,” ujar dosen Fakultas Hukum UAD.

Gatot Sugiharto menyimpulkan, rumusan delik dan sanksi pada pasal 127 dan 128 Undang-Undanv nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika belum sesuai dengan asas keadila /prinsip keadilan, dikarenakan pada pasal 127 menimbulkan multitafsir dalam istilah penyalahguna narkotika. Sedangkan pasal 128 mengenai sanksi kurungan selama enam bulan terhadap orangtua yang tidak melaporkan penyalahguna narkotika akan menyebabkan orangtua tidak bisa terlibat aktif dalam proses pemulihan anak kasus narkotika. (Jay)

UAD

BERITA REKOMENDASI