UN Diganti Assessment Bagi Siswa Kelas 4, 8 dan 11

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang Ujian Nasional (UN) tak serta merta menghilangkan sistem yang selama ini menjadi penentu kelulusan siswa tersebut. UN tetap akan diselenggarakan namun dalam bentuk assessment (penilaian) untuk siswa kelas 4, 8 dan 11. Sedangkan untuk kelulusan siswa akan ditentukan dengan ujian sekolah dimana soal sebagian dibuat secara nasional dan separuhnya lagi oleh para guru.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga Masdiana mengatakan kebijakan baru soal UN akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2021/2022 mendatang. Sedangkan untuk tahun ajaran 2019/2020 penentu kelulusan siswa masih menerapkan sistem UN.

"Bentuknya (UN) akan diubah atau diganti menjadi assessment kompetensi minimal dan survei karakter. Kenapa diselenggarakan pada tengah-tengah jenjang pendidikan, karena ini dimaksudkan untuk dilakukan pemetaan," kata Ade Erlangga Masdiana saat berkunjung di Yogya, Kamis (26/12/2019).

Pemetaan yang dimaksud yakni tentang kompetensi siswa dalam segala hal baik ilmu pengetahuan, literasi maupun numerasi. Bentuk assessment nantinya tak hanya menghafal saja namun juga mengasah kemampuan analisis atau penalaran siswa.

Ade Erlangga Masdiana menambahkan, UN selama ini mengukur keberhasilan siswa hanya pada akhir jenjang sekolah. Dengan assessment diselenggarakan saat tengah-tengah masa pendidikan maka diharapkan masih ada waktu bagi siswa untuk melakukan perbaikan guna menghadapi ujian sekolah.

"Esensi dari pendidikan itu adalah bagaimana hasil dapat mencapai sesuatu yang optimal. Keberhasilan anak tidak hanya diikur dalam satu atau dua jam saja," tambahnya.

Selain soal UN, kebijakan baru yang akan digulirkan Kemendikbud yakni tentang Rancangan Perencanaan Pembelajaran (RPP) bagi guru dan tentang zonasi. Untuk RPP, administratif akan lebih disederhanakan sehingga guru tetap memiliki waktu dan fokus dalam melakukan kegiatan belajar mengajar kepada siswa.

Sedangkan zonasi tak mengalami banyak perubahan, hanya saja kebijakan yang diterapkan akan lebih flekaibel. Dalam kebijakan baru ini siswa di wilayah zonasi sekolah mendapat porsi minimal 50 persen, siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) minimal 15 persen, siswa pindahan maksimal 5 persen sedangkan jalur prestasi maksimal 30 persen.

"Zonasi dianggap penting agar terjadi pemerataan baik murid maupun guru. Untuk guru nantinya juga akan diterapkan zonasi, namun diberlakukan secara bertahap," pungkasnya. (Van)

UN

BERITA REKOMENDASI